Breaking News:

Berita Kukar Terkini

OPD Pemkab Kukar Terkait Pelayanan Dasar Disertakan Ikut Workshop Penilaian Mandiri Maturitas SPIP

OPD pengampu pelayanan dasar mengikuti Workshop Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

HO/TRIBUNKALTIM.CO.
Sekkab Kukar Sunggono saat menghadiri workshop SPIP di Kukar, Kaltim. HO/TRIBUNKALTIM.CO. 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Organisasi Perangkat Daerah atau OPD pengampu pelayanan dasar mengikuti Workshop Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Sekretaris Kabupaten atau Sekkab Kutai Kartanegara, Sunggono menjelaskan bahwa hal ini bertujuan untuk menilai apakah pemerintah daerah sudah mapan dalam menilai dirinya sendiri. 

Lalu dapat diketahui, apakah SPIP Kukar sendiri sudah berjalan baik ataukah belum.  SPIP di Kukar dikatakan Sunggono memang relatif rendah efektifitasnya. 

Walaupun begitu, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) menilai Kukar masuk pada daerah yang progresif dalam meningkatkan maturitas SPIP ini.

"Dikatakan demikian oleh BPKP, berarti (Kukar) ingin maju, mau didampingi, mau diperbaiki. Mereka sangat mengapresiasi, kemudian akan melakukan pendampingan sampai dengan lima hari sejak Senin (18/10/2021) lalu," ungkap Sunggono, Jumat (22/10/2021).

Baca juga: Pjs Gubernur Kaltara Teguh: Semakin Baik SPIP, Makin Baik Pula Pemerintah

Baca juga: Kaltara Sudah Penuhi Amanat RPJMN 2015-2019, Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Sudah Level III

Baca juga: Dapat Deteksi Penyimpangan, Bupati Buka Bimtek Penilaian Risiko dan Maturitas SPIP

SPIP, lanjut Sunggono, adalah kegiatan menilai diri yang dapat ditinjau dari segi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko Perangkat Daerah dan hasil (Quality Assurance) Pemerintah Daerah.

Melihat dari manajemen risikonya, Sunggono mencontohkan semisal Pemkab Kukar punya 100 kegiatan dalam satu tahun.  Maka, ada suatu langkah antisipasi segala kemungkinan, kendalanya harus termitigasi sejak awal.

Sunggono menggambarkan satu contoh kejadian pada beberapa tahun yang lalu, Pemkab Kukar sempat berhutang kepada pihak ketiga atas proyek-proyek yang belum terbayarkan.  Sebenarnya hal ini sudah dimitigasi dengan baik sebelumnya.

"Kalau seandainya tidak terlaksana, maka bagaimana mitigasi risiko dan kemungkinan dampak yang timbul, kemudian seperti apa langkah tepat yang harus dilakukan. Makanya seperti kita di Kukar, tiga tahun kemarin tidak bisa membayar, itu sudah ada mitigasi, sudah kita identifikasi," terang Sunggono mencontohkan.

Baca juga: SPIP Pemerintah Provinsi Kaltara Sudah Mencapai Level 3

Workshop ini dikatakannya begitu penting dilakukan bagi semua OPD khususnya yang mengampu pelayanan dasar bagi masyarakat.

"Semua OPD diikutkan, tetapi kita lebih prioritaskan OPD pengampu pelayanan dasar. Seperti Disdikbud, Dinkes, PU, Perkim, Perhubungan, Satpol PP. Insyaallah nanti semuanya kita ikutkan bertahap," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved