Kawal Janji Anies Baswedan, PDIP & PSI Kompak Sisir Potensi Anggaran Beraroma Formula E di APBD DKI

TRIBUNKALTIM.CO - Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) dan PDIP terus mengawasi penyusunan APBD DKI Jakarta.

Kedua partai ingin tak ada alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Formula E di 2022 mendatang.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji tak akan menggunakan APBD DKI untuk penyelenggaraan Formula E.

PSI dan PDIP pun mengawal janji Anies Baswedan tersebut dengan memelototi detil APBD DKI Jakarta.

Direncanakan, Jakarta akan menjadi tuan rumah Formula E pada 2022 mendatang.

Baca juga: Indonesia tanpa Merah Putih di Thomas Cup 2020, Nasib Formula E hingga Rencana MotoGP Mandalika?

Baca juga: Akhirnya Anies Baswedan Rilis Jadwal Balapan Formula E, 4 Bulan Sebelum Jabatan Gubernur DKI Selesai

Baca juga: Batal di Monas, Opsi Anies Baswedan Pindahkan Formula E di Pantai Reklamasi yang Dibangun Era Ahok

Diketahui, PDIP dan PSI menjadi dua partai yang getol mengusulkan Hak Interpelasi kepada Anies Baswedan terkait Formula E, ini.

Dilansir dari Wartakota.com dalam artikel berjudul Antisipasi Munculnya Anggaran untuk Formula E di APBD, Gembong: Kami Akan Pelototin, mencegah adanya anggaran untuk ajang Formula E yang digelar pada Juni 2022 mendatang, Fraksi PDI Perjuangan dan PSI DPRD DKI Jakarta menyisir Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, anggotanya di komisi akan menyisir setiap SKPD-SKPD yang memuat anggaran berkaitan dengan pagelaran Formula E.

Dia memastikan, anggotanya di Komisi A sampai E tidak akan setuju dengan adanya dana untuk Formula E.

“Nanti akan kami pelototin muncul nggak anggaran itu,” ujar Gembong pada Jumat (29/10/2021).

Gembong mengatakan, eksekutif dan legislatif telah memulai pembahasan KUA-PPAS tahun Anggaran 2022 yang diawali dengan rapat Badan Anggaran (Banggar).

Rapat yang dihadiri oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta ini digelar di Grand Cempaka Resort Bogor, Jawa Barat pada Rabu (27/10/2021) lalu.

“Anggaran Formula E itu menyebar di hampir semua SKPD kan ya sebagai penunjang pelaksanaan balapan, jadi akan kami awasi,” kata Gembong.

Sementara itu anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, PSI berkomitmen menyisir seluruh anggaran di setiap dinas guna memastikan tidak ada anggaran untuk Formula E di APBD 2022.

“Sampai sekarang pembiayaan Formula E masih belum jelas, baru sekedar ‘katanya-katanya’ tidak lagi menggunakan dana APBD.

Ini yang akan kami teliti di rapat pembahasan anggaran, jangan sampai ada anggaran penunjang kegiatan Formula E yang lolos,” ujar Anggara yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ini.

Anggara juga menyayangkan respons Pemprov DKI Jakarta dan Jakpro yang acuh dan belum melaporkan studi kelayakan Formula E terbaru kepada DPRD DKI Jakarta.

Bahkan lokasi hingga dukungan sponsor juga masih belum dipaparkan kepada DPRD DKI Jakarta sebagai pengawas kebijakan pemerintah daerah.

“Langkah interpelasi dipersulit, tapi sampai sekarang tidak juga bersuara.

Jangan sampai Pemprov DKI kalah dengan acara Pentas seni sekolah yang persiapannya jauh lebih matang,” katanya.

Anggara mengingatkan bahwa Formula E sampai hari ini masih didanai oleh APBD melalui pembayaran Commitment Fee sebesar Rp 560 miliar.

Baca juga: Akhirnya Jajaran Anies Baswedan Terbitkan 12 Fakta Formula E, Juga Tepis Isu Miring Pemborosan APBD

Dana tersebut juga masih belum jelas apakah dibayarkan hanya untuk satu tahun atau untuk keseluruhan rangkaian acara.

“Sudah kembalikan saja uang rakyat Rp 560 miliar biar swasta yang menanggung seluruh biaya Formula E.
Jangan hambur-hamburkan uang di tengah pandemi, hanya untuk menggelar event yang kebermanfaatannya juga masih dipertanyakan,” tegasnya.

Seperti diketahui, Fraksi PDIP dan PSI menolak keras ajang balap Formula E di tengah pandemi Covid-19.

Dibanding balapan, kedua fraksi itu meminta agar duit tersebut dialihkan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi pasca pagebluk Covid-19 agar lebih maksimal.

Karena itu, 33 anggota dari Fraksi PDIP dan PSI mengajukan hak interpelasi untuk meminta klarifikasi Anies Baswedan soal rencana balap Formula E.

Sementara 73 anggota dewan dari tujuh fraksi lainnya menolak memakai hak interpelsi.

Keinginan PDIP dan PSI rupanya tidak berjalan mulus. Rapat paripurna penjelasan anggota dewan pengusul secara lisan atas hak usul interpelasi pada Selasa (28/9/20210) lalu, tidak kuorum.

Atau jumlah peserta rapat tidak sesuai jumlah minimal sebanyak 54 orang.

Padahal agenda itu telah ditunda sebanyak dua kali dengan jeda waktu sejam dan 10 menit.

Hingga rapat digelar, tujuh fraksi dari PAN, Demokrat, NasDem, PKS, Golkar, PKB-PPP dan Gerindra tidak hadir dalam agenda itu.

Baca juga: Interpelasi Anies Baswedan Soal Formula E Memanas, Gerindra Sebut Ada Nafsu Politik PSI dan PDIP

Janji Tak Pakai APBD

Dilansir dari Tribun Jakarta dalam artikel berjudul Formula E Diundur, Gubernur Anies Baswedan Pastikan Formula E Tidak Menggunakan APBD, Gubernur Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta mengabarkan polemik menjelang perhelatan Formula E.

Awak media pun menerima pernyataan resmi dari Diskominfotik DKI Jakarta yang menyebut, Formula E tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD).

"Tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan dari APBD, baik commitment fee maupun biaya penyelenggaraan ke depan," TribunJakarta.com mengutip dari pernyataan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada awak media, Rabu (29/9/2021).

Setelah pandemi, lanjut pernyataan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pembayaran commitment fee tahunan tersebut tak lagi dibayarkan.

Selain itu, rencananya perhelatan Formula E akan digelar lima tahun.

Rencana Formula E yang semula dilaksanakan pada 2020, ditunda menjadi 2022 karena dampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan kesepakatan antara BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dengan Formula E Operation (FEO), Formula E akan dilaksanakan selama tiga tahun mulai 2022.

"Hasil kesepakatan baru antara Jakpro dengan FEO, periode pelaksanaan disesuaikan tiga tahun, yaitu 2022, 2023, dan 2024," jelasnya.

Anies Baswedan beserta jajarannya ini menilai, tiga tahun merupakan waktu yang baik memaksimalkan penyelenggaraan Formula E.

Baca juga: VIRAL Giring Labeli Anies Baswedan Pembohong, Tuding Cari Modal Pilpres 2024 Paksa Gelar Formula E

Terlebih, melihat dampak ekonominya dinilai akan berkembang.

Tapi di sisi lain, sejumlah negara yang menyelenggarakan Formula E mengalami kerugian karena distop.

"Justru merugikan jika Formula E hanya dilaksanakan sekali karena biaya infrastruktur balapan yang merupakan pos terbesar menjadi tidak termanfaatkan beberapa kali," tutup isi pernyataan anak buah Anies Baswedan tersebut. (*)