Breaking News:

Berita Kukar Terkini

Pemkab Kukar Luncurkan Aplikasi E-SPKT untuk Minimalisasi Sengketa Lahan, Bagian dari Inovasi Daerah

Bupati Kukar melalui Edi Damansyah Asisten I Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat menjelaskan bahwa peluncuran e-SKPT merupakan bagian integral

HO/TRIBUNKALTIM.CO
Pemkab Kukar luncurkan layanan e-SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah secara Elektronik) guna meminimalisasi permasalahan (sengketa) penguasaan tanah. HO/TRIBUNKALTIM.CO 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Peluncuran dan sosialisasi layanan e-SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah secara Elektronik), beberapa waktu lalu di ruang rapat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kutai Kartanegara (Kukar) dikatakan langkah pemerintah sebagai upaya Minimalisir sengketa lahan.

Bupati Kukar melalui Edi Damansyah Asisten I Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat menjelaskan bahwa peluncuran e-SKPT merupakan bagian integral dalam inovasi daerah.

Sebagai bentuk pembaharuan layanan pengurusan kepemilikan tanah bagi masyarakat serta para pelaku usaha bisa dapat terintegrasi secara baik.

Inovasi layanan e-SKPT Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kukar ini diharap dapat memantau layanan permohonan penguasaan tanah oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Pemantauan penguasaan tanah yang langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah, serta meminimalisir terjadinya seteru atau sengketa penguasaan pertanahan di Kukar.

Baca juga: Badan Riset dan Inovasi Nasional Luncurkan Aplikasi MonMang Versi 2

Baca juga: Bupati Fahmi Fadli Berpesan, BUMDes di Paser Diharapkan Bisa Lebih Berinovasi

Baca juga: Kembangkan Destinasi Wisata Baru, Wabup Berau Apresiasi Inovasi Kampung Dumaring

"Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 mengatur agar Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam menyelenggarakan tertib administrasi penguasaan tanah,

berkewajiban untuk menilik kembali persyaratan data yuridis penguasaan tanah dengan bukti status hukum bidang tanah, keterangan tentang pengguna tanah dan pihak-pihak terkait lainnya," jelas Akhmad Taufik Hidayat, Sabtu (30/10/2021) hari ini.

Selain itu, juga keterangan yang jelas tentang data fisik bidang tanah. 

Tentunya semua dilakukan untuk meminimalisasi permasalahan (sengketa) penguasaan tanah antara orang perorang, antara orang dengan perusahaan, atau antara orang dengan pemerintah.

Hadirnya layanan e-SKPT yang diluncurkan dan disosialisasikan tidak terlepas juga dari adanya kebijakan Pemerintah Pusat.

Baca juga: DLH Penajam Paser Utara Masuk 15 Besar Lomba Tingkat Kementerian soal Inovasi Pelayanan Publik

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved