Berita DPRD Samarinda
Atasi Pengangguran Dampak Pandemi Covid-19, DPRD Samarinda Minta Disnaker Sediakan Data
Pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor ekonomi dan dunia usaha membuat bertambahnya angka pengangguran.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor ekonomi dan dunia usaha membuat bertambahnya angka pengangguran di Indonesia.
Juga turut dirasakan di daerah-daerah termasuk Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
Namun mengenai kepastian jumlah pengangguran terbuka yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 di Samarinda, Komisi IV DPRD Samarinda menyatakan harus ada data yang dihimpun mengenai hal tersebut.
Melalui anggotanya, Deni Hakim Anwar, Komisi IV DPRD Samarinda, berpendapat data dibutuhkan untuk mengetahui tingkat pengangguran yang terjadi.
Baca juga: Bangun RS Korpri di Samarinda, Dinas PUPR Kaltim Berkoordinasi dengan Pemkot
Baca juga: Perda Tetapkan 1.243 Hektare Lahan Pertanian, DPRD Samarinda Harap Bisa Jaga Ketersediaan Pangan
Baca juga: Masuki Masa Reses, Sejumlah Anggota DPRD Samarinda Serap Aspirasi Warga di Dapil
Dan juga untuk merumuskan solusi dari fenomena tersebut.
"Harus ada inventarisir data perusahaan yang terdampak pandemi dengan tingkat tinggi, sedang atau rendah, dari situ kita bisa menilai berapa angka pengangguran yang ditimbulkan selama pandemi ini, dari situ kita juga bisa menyusun formulanya untuk mengatasi ini," jelas Deni pada Minggu (31/10/2021).
Anggota dewan dari fraksi Gerindra tersebut mengemukakan bahwa masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau sulit mendapatkan kesempatan kerja pada masa pandemi Covid-19 bisa diarahkan untuk membangun usaha secara mandiri mulai dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Apalagi menurutnya pemerintah kota Samarinda juga memiliki program Pro Bebaya di tingkat RT yang memang diperuntukkan memfasilitasi masyarakat dalam berwirausaha di lingkungan tempat tinggalnya.
Baca juga: Komisi III DPRD Samarinda Minta Taman Tepian Baru Ditata dan Utamakan Keselamatan Pengunjung
"Kita harap UMKM-UMKM baru yang akan timbul, artinya masyarakat membuat peluang dan berinovasi agar tak hanya bergantung kepada perusahaan saja, karena perusahaannya kan terdampak pandemi," lanjut Deni menerangkan.
Maka tentu saja diharapkan program Walikota Samarinda di tahun 2022 yaitu Pro Bebaya, dana Rp 100 juta per RT per tahun.
Salah-satunya untuk pembinaan UMKM dan menciptakan UMKM baru.
"Kalau satu RT menumbuhkan 2 UMKM saja, maka 4000 UMKM akan tumbuh di Samarinda," tandasnya. (*)
