Berita Nasional Terkini
Bukan Kerjasama Militer, Ini yang Dibahas Jokowi dan Presiden Turki Erdogan di Sela-sela G20
Bukan kerjasama militer, ini yang dibahas presiden Indonesia alias Jokowi dan presiden Turki Erdogan di sela-sela G20.
Penulis: Kun | Editor: Rafan Arif Dwinanto
lihat foto
"Prioritas Pemerintah tetap melindungi masyarakat Indonesia dari potensi paparan virus Covid-19, namun juga menjamin keamanan dan kenyamanan Delegasi peserta konferensi. Seluruh pertemuan dan side events G20 di bawah Presidensi Indonesia, akan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat," ungkap Menko Airlangga.
Untuk itu, telah disusun bersama sejumlah parameter kesehatan yang bisa mendukung pelaksanaan pertemuan, antara lain: level asesmen situasi pandemi yang mengacu pada standar WHO, cakupan vaksinasi minimum di lokasi pertemuan, kasus aktif yang rendah, dan ketersediaan rumah sakit tipe A.
Sepanjang Presidensi Indonesia, dari 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 akan diadakan sekitar 150 pertemuan dan side events yang terbagi atas pertemuan pada tingkat kelompok kerja (Working Groups), tingkat menteri, tingkat Sherpa dan Finance Deputies, hingga KTT.
Jumlah delegasi yang hadir per pertemuan berkisar antara 500 sampai dengan 5.800 sepanjang tahun.
Baca juga: Menko Airlangga Ungkap Double Disruption Terjadi selama Masa Pandemi Covid-19
Dalam melaksanakan peran sebagai Presidensi G20, Indonesia akan melakukan koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang lebih seimbang, membuat G20 lebih adaptif terhadap krisis, dan memperjuangkan kepentingan nasional di forum global, melalui isu-isu terkait Transformasi Digital dan Ekonomi Inklusif.
Pemerintah menekankan sinergi dan koordinasi yang kuat antar Kementerian/ Lembaga yang terlibat di dalam 16 Working Groups (WG).
Untuk elemen Non-Pemerintah serta Masyarakat Sipil dan Madani akan ikut terlibat di dalam 10 Engagement Groups (EG).
Pelibatan partisipan dari berbagai unsur lapisan masyarakat ini mengindikasikan demokratisasi dalam membahas dan menentukan isu-isu strategis di tatanan global, dan mencerminkan langkah inklusif dan keterbukaan pemerintah untuk merangkul seluruh komponen masyarakat dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional yang kuat dan bertata kelola baik.
Upaya ini juga untuk menegaskan kepada dunia internasional bahwa Indonesia siap untuk menjadi lokomotif pemulihan ekonomi global. (*)
