Kerusakan Jalan di Bontang Lestari Disoal Dewan, Minta Pemkot Segera Ambil Tindakan

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Kerusakan jalan arah ke Bontang Lestari kembali menyita perhatian Anggota Komisi II DPRD Bontang, Nur Salam.

Kerusakan parah itu mulai dari Jalan Soekarno-Hatta, Jalan M Roem, dan Jalan Urip Sumoharjo.

Dari pantauan TribunKaltim.co, ada ratusan titik lubang dan kerusakan di tiga median jalan tersebut.

Nur Salam menuturkan, kerusakan jalan itu disinyalir akibat aktivitas truk muatan perusahaan industri. Sebab masih banyak truk muatan yang melebihi berat muatan, dari ketentuan beban jalan yang hanya 8 ton.

Dugaan kerusakan jalan akibat aktivitas truk angkutan industri itu pun mendasar. Kendati rute jalan dari arah sebaliknya justru tidak mengalami rusak parah.

Baca juga: Jalan Rusak di Desa Tanah Datar Diperbaiki, DPRD Kukar Minta Pengerjaan Selesai Tepat Waktu

Baca juga: Warga Long Bentuq Kutai Timur Sebut Jalan Rusak Capai Puluhan Kilometer

Baca juga: Jalan Rusak Bisa Jadi Pemicu Inflasi, Wabup Berharap Pusat dan Pemprov Perbaiki Ruas Kubar-Samarinda

"Karena angkutan truknya dalam keadaan kosong," bebernya saat dikonfirmasi, Senin (1/11/2021).

Persoalan jalan rusak ini telah lama berlarut-larut. Yang tak habis pikir, Pemkot Bontang hingga saat ini belum mengambil langkah untuk menjawab solusi dari permasalahan ini.

Padahal jalan itu hampir setiap hari dilalui oleh pimpinan pejabat daerah. Khususnya Wali Kota dan Pimpinan DPRD Bontang

"Jangan-jangan mereka pakai kendaraan khusus. Atau mungkin mereka itu tidur kalau lewat jalan itu. Jadi enggak tau kalau ada jalan rusak," ungkapnya.

Harusnya Pemkot bisa menganggarkan pembangunan jalan disana menggunakan dana APBD. Sebab usulan proyek pembangunan jalan yang bersumber dari Bankeu sudah gagal.

"Jangan bergantung dari provinsi. Kalau tidak bisa, maka kita bisa anggarkan sendiri. Itu kan jalan kita juga. Bukan punya provisin," ujarnya.

Baca juga: 20 Persen Jalan Rusak di Kaltim Imbas Aktivitas Tambang, BPJN Soroti Jalan Poros Samarinda-Bontang

Bahkan, perusahaan yang memanfaatkan akses itu juga harus dimintai pertanggung jawaban. Minimal membantu perbaikan jalan.

Jangan alasan karena ramah investasi, Pemkot justru tidak bisa mengambil langkah tegas untuk meminta pertanggungjawaban ke perusahaan.

"Silahkan ramah investasi. Tapi jangan lupa penuhi hak perbaikan jalan. Karena itu dilalui masyarakat umum," bebernya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi III DPRD, Amir Tosina menuturkan jika jalan itu sudah kerap menjadi sorotan.

Bahkan tiga perusahaan besar yang beroprasi di Bontang Lestari itu telah dipanggil untuk dimintai komitmen melakukan perbaikan jalan.

"Memang rusak parah itu. Sudah saya panggil perusahaan. Makanya saya mau tagih janjinya," tandasnya. (*)