Wapres Pimpin Rapat Forkopimda Kaltim, Keberhasilan Reformasi Birokrasi Adalah Kualitas Pelayanan

TRIBUNKALTIM.CO - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin memimpin Rapat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (2/11/2021).

Rapat dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor, Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi, Ketua DPRD Kaltim H Makmur HAPK, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto, Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Nahak Rudolf, dan jajaran Forkopimda Kaltim, serta bupati/wali kota se-Kaltim.

Baca juga: Menko Luhut Kunjungi BLK Samarinda, Roby: Program Pusat Selaras dengan Kebijakan Gubernur

Tiga hal penting yang menjadi agenda utama rapat yang dipimpin langsung wapres tersebut, yakni pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, pemberdayaan ekonomi, penanggulangan dan penanganan Covid-19.

Saat ini, ujar wapres, salah satu fokus kerja pemerintah adalah akselerasi reformasi birokrasi dalam optimalisasi kinerja pemerintahan serta memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang prima.

"Dan saya mendapatkan mandat dari presiden untuk mengawal tercapainya target pemerintahan di bidang reformasi birokrasi," kata Ma'ruf Amin mengawali arahannya.

Baca juga: Kekuatan UMKM Sangat Besar, Gubernur Ingatkan Jangan Remehkan yang Kecil

Menurut wapres, kualitas pelayanan publik menjadi ujung dari keberhasilan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang diwujudkan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam memantapkan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui kebijakan presiden agar tercipta aparatur yang mempermudah pelayanan, mempercepat dan murah dengan terbentuknya mal pelayanan publik (MPP) di setiap kabupaten dan kota.

"Sehingga pelayanan kita berjalan baik dan tidak berliku-liku, serta terhindar dari pungli (pungutan liar)," ungkapnya.

Walaupun diakuinya, MPP saat ini sudah ada daerah yang sedang berproses bahkan terlaksana sepenuhnya, namun ada yang masih belum sama sekali.

Baca juga: Mendes PDTT Sebut Go Borneo Dorong UMKM Kaltim Masuk e-Commerce

Selain itu, pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan.

"Bantuan sosial sifatnya untuk perlindungan hidup, sedangkan peningkatan taraf dan kualitas hidup melalui pemberdayaan," jelasnya lagi.

Wapres mengaku sangat bersyukur saat ini sudah banyak pelaku usaha (UMKM) yang bangkit dan terus bergerak, sehingga pemerintah berkewajiban membina, mendorong bahkan membuka pasar bagi produk-produk UMKM.

Wapres juga menjelaskan upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi (pemberdayaan ekonomi) di tengah pendemi Covid-19 harus mensinergikan seluruh sektor dengan melibatkan masyarakat.

"Pandemi ini memaksa kita untuk berupaya kembali membangkitkan segala sektor perekonomian dan sendi sosial agar pulih dari dampak Covid-19," jelasnya.

Baca juga: Gernas BBI Go Borneo 2021 Resmi Diluncurkan, Dukung 30 Juta UMKM Masuk Platform Digital pada 2024

Wapres mengapresiasi pemerintah daerah bersama instansi terkait dalam vaksinasi Covid-19 juga penanganannya secara keseluruhan cukup baik.