BOCOR! DPR Bakal Tanya Calon Panglima TNI Andika Perkasa Soal Isu KKB Papua hingga Tes Keperawanan

TRIBUNKALTIM.CO - DPR RI Komisi I bakal menggelar Fit and Proper Test kepada Jenderal TNI Andika Perkasa selaku calon Panglima TNI.

Ya, calon Panglima TNI itu bakal ditanya DPR RI soal isu KKB Papua hingga penghapusan tes keperawanan saat Fit and Proper Test.

Untuk diketahui, presiden Joko Widodo alias Jokowi mengajukan nama Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI.

Sosok Jenderal TNI Andika Perkasa bakal menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI pada akhir November ini. 

Saat ini Andika Perkasa menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.

Salah satu anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani pun membocorkan pertanyaan apa saja yang akan diajukan Wakil Rakyat kepada calon Panglima TNI.

Informasi selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: SISI LAIN Jenderal Andika Perkasa jadi Calon Tunggal & Daftar Panglima TNI dari Masa ke Masa Lengkap

Baca juga: Jenderal Andika Perkasa Calon Panglima TNI, Profil dan Harta Kekayannya, DPR Gelar Fit & Proper Test

Baca juga: Dipilih Jokowi Jadi Calon Tunggal Panglima TNI, Profil KSAD Andika Perkasa Lengkap Harta Kekayaanya

Diantaranya isu keamanan di Papua.

Diketahui, saat ini aparat TNI dan Polri berjibaku menumpas aksi teror yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua.

Isu lain yang akan disorot kepada Jenderal Andika Perkasa adalah wacana tes keperawanan untuk calon prajurit TNI.

Dilansir dari Tribunnews.com dalam artikel berjudul Komisi I akan Tanya Jenderal Andika soal Papua hingga Wacana Tes Keperawanan Calon Prajurit TNI, Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani bicara soal gambaran fit and proper test yang akan dilakukan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Dia mengatakan ada beberapa hal yang akan ditanyakan jajaran Komisi I kepada Andika Perkasa.

"Soal isu keamanan di Papua, isu-isu seputar keamanan laut.

Dan tentu saja implementasi dari wacana penghapusan tes keperawanan untuk calon prajurit TNI," kata Aryani dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Kamis (4/11/2021).

Terkait teknis fit and proper test, Legislator Partai Golkar itu mengatakan Komisi I tengah menunggu penugasan dari Bamus untuk mulai menjalankan proses fit and proper test terhadap Jenderal Andika Perkasa yang nantinya akan melalui beberapa tahapan.

"Merujuk praktik sebelumnya akan ada proses verifikasi administrasi, verifikasi faktual, uji kelayakan dan kepatutan, serta rapat pleno pengambilan keputusan.

Hasil pleno selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR-RI," tambah Aryani.

"Persetujuan DPR terhadap calon Panglima yang diusulkan akan disampaikan kepada Presiden paling lambat 20 hari sejak permohonan persetujuan kami terima, yakni 3 November 2021," katanya.

Lebih lanjut, Aryani mengatakan bahwa penunjukan Jenderal Andika membawa angin segar bagi TNI ke depannya.

"Jenderal Andika cukup banyak melakukan terobosan, juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik, humanis serta responsif," katanya.

Baca juga: Dipilih Presiden Jokowi Jadi Calon Panglima TNI, Intip Kekayaannya KSAD Jenderal Andika Perkasa

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan nama KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.

Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima surat presiden (surpres) calon Panglima TNI yang diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2021).

"Presiden mengusulkan satu nama calon Panglima TNI, untuk dapat persetujuan.

Karena itu Pak Setneg, presiden sampaikan surpres mengenai usulan calon Panglima TNU atas nama Jenderal Andika Perkasa," ungkap Puan.

Puan mengatakan, DPR melalui Komisi I akan segera memproses surat tersebut untuk mempersiapkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

"Komisi I DPR akan menggelar fit and proper tesr terhadap calon Panglima TNI.

Kemudian DPR akan menggelar rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan," ujarnya.

Diumumkan Puan Maharani

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima Surat Presiden (Surpres) yang berisi calon Panglima TNI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa.

Surpres Nomor R-50/Pres/10/2021 itu diantar langsung Mensesneg Pratikno kepada Pimpinan DPR.

“Pada hari ini, Presiden telah menyampaikan Surat Presiden mengenai usulan Calon Panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa, untuk mendapatkan persetujuan DPR,” kata Puan Maharani, sebagaimana rilis yang diterima TribunKaltim.co 

Hal itu disampaikan Puan dalam konferensi pers di Media Center DPR RI, Jakarta, Rabu (3/11/2021), usai menerima Mensesneg Pratikno.

Hadir pula dalam jumpa pers Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus dan Rachmat Gobel.

Setelah menerima nama calon Panglima TNI, kata Puan, DPR RI akan menindaklanjuti Surpres dengan menugaskan Komisi I DPR RI untuk melakukan pembahasan termasuk fit and proper test terhadap calon yang diajukan oleh Presiden.

Baca juga: BURSA Calon Panglima TNI, Jenderal Andika Dipilih Presiden, DPR Segera Gelar Fit and Proper Test

Selanjutnya, Komisi I akan melaporkan hasil pelaksanaan fit and proper test di dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan.

“Persetujuan DPR RI terhadap calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, disampaikan kepada Presiden paling lambat 20 (dua puluh) hari, tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh DPR RI,” urainya.

Puan menegaskan, DPR RI dalam memberikan persetujuan Panglima TNI usulan Presiden, akan memperhatikan dari berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberi keyakinan bahwa Panglima TNI yang diusulkan dapat menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang TNI.

“TNI ke depan juga diharapkan dapat merespons dan mengantisipasi dinamika perkembangan geopoloitik serta medan perang baru yang dipengaruhi oleh cyber dan teknologi, yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa,” ujar cucu proklamator Bung Karno ini.

Puan mengingatkan, dalam setiap momentum pergantian Panglima TNI akan selalu disertai harapan rakyat.

“Agar TNI dapat mewujudkan dirinya sebagai alat negara yang profesional dan efektif dalam mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara,” ujarnya. (*)