Jokowi Diminta Turun Tangan, Panggil Luhut dan Erick Thohir soal Tuduhan Terlibat Bisnis PCR

TRIBUNKALTIM.CO - Masalah dugaan keterlibatan dua menteri dalam bisnis tes PCR terus bergulir.

Diketahui, dua menteri itu yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, memberi tanggapannya soal dugaan dua menteri bermain bisnis tes PCR.

Baca juga: Ketua KPK Atensi Dugaan Korupsi Formula E & Bisnis PCR Dua Menteri Jokowi, Luhut dan Erick Terdesak

Baca juga: Dituding Terlibat Bisnis PCR, Luhut Binsar Pandjaitan & Erick Thohir Dilapor ke KPK

Baca juga: Dituduh Bermain Bisnis Tes PCR, Luhut Akui Tak Ambil Keuntungan Sebut Dirinya Minta Antigen Dipakai

Ray menilai dugaan yang menyerang dua menteri itu bisa berdampak citra buruk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seperti dilansir dari Tribunnews.com dalam artikel berjudul Jokowi Diminta Panggil Luhut dan Erick soal Tuduhan Terlibat Bisnis PCR, Pengamat: Bukan soal Untung, Ray meminta Jokowi sesegera menanyakan klarifikasi pada 2 menteri itu soal dugaan bisnis tes PCR.

Karena dalam hal ini, hanya Presiden lah yang perlu turun tangan.

"Pemerintah khususnya Presiden sesegera mungkin memanggil yang bersangkutan untuk menjelaskan detail."

"Kalau terlibat dalam bisnis, ya harus dihentikan. Yang menghentikan Presiden," jelas Ray dalam diskusi virtual bertajuk Politik Bisnis Elit di PCR: Siapa Meraup Untung? yang diselenggarakan Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD), Jumat (5/11/2021).

Berkaitan dengan dugaan menteri ikut terlibat, Ray pun mengingatkan soal etika seorang pejabat negara.

Ray menyebut, yang menjadi persoalan dugaan bisnis tes PCR bukan pada pejabat mendapat keuntungan pribadi atau tidak.

Melainkan, lebih kepada penjelasan terlibat atau tidaknya seorang menteri.

Menurut dia, etika mutlak pejabat menteri itu harus menghindar dari konflik kepentingan.

"Ini bukan persoalan dapat keuntungan berapa, tapi terlibat bisnis atau tidak, secara langsung maupun tidak langsung."

"Karena salah satu pakem dari etika pejabat negara itu adalah harus dihindarkan dari terjadinya conflict of interest," kata Ray.

Ia menjelaskan, setiap bagian dari pemerintahan harus dilakukan pengawasan kode etik.