Rektor Uniba Nilai, tak Ada Solusi Selain Pindah Ibu Kota Negara ke Luar Pulau Jawa

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Rektor Universitas Balikpapan (Uniba), Isradi Zainal, menyebut pemindahan Ibu Kota Negara RI dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur merupakan langkah yang tepat.

Pembahasan yang dilakukan melalui kajian oleh sejumlah pakar dianggap sejalan. Sebab, Kalimantan Timur memenuhi persyaratan sebagai Ibu Kota Negara.

Pasalnya, lokasi Ibu Kota Negara dianggap minim dari risiko bencana alam baik banjir, tsunami, kebakaran hutan, gunung merapi maupun tanah longsor.

Lokasi Ibu Kota Negara juga dinilai strategis dan berada di tengah-tengah Indonesia.

Baca juga: Perpindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim, Pusat Riset Politik: Bisa jadi Role Model yang Lain

Baca juga: Tahun 2022 Bangun Ibu Kota Negara di Kaltim, Proyeksi Ekonomi Balikpapan Tumbuh 7 Persen

Baca juga: Berkat 100 Bank Sampah Sampai RT, Daerah Calon Ibu Kota Negara Sabet Penghargaan Top

Lokasi Ibu Kota Negara baru juga berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang seperti Balikpapan dan Samarinda.

Selain itu, infrastruktur dianggap relatif lengkap. Juga tersedia lahan dengan ratusan ribu hektar yang dikuasai pemerintah pusat.

"Tidak ada solusi lain selain memindahkan Ibu Kota Negara ke luar Pulau Jawa. Ibu Kota Negara sudah pasti pindah," ujarnya, Rabu (10/11/2021).

Pemindahan Ibu Kota Negara telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2019.

Baca juga: Walikota Andi Harun Usul dalam Rakerwil Apeksi, Singgung Tata Wilayah Penyangga Ibu Kota Negara

Provinsi Kalimantan Timur terpilih menjadi kandidat pengganti Jakarta.

Dari sepuluh wilayah setingkat Kabupaten/Kota, terpilih dua kabupaten sebagai lokasi kawasan Ibu Kota Negara baru.

Yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara lebih spesifik berada di Kecamatan Sepaku yang posisinya berada di sekitar perbatasan kedua kabupaten tersebut.

Dalam perencanaannya, wilayah Ibu Kota Negara baru ini memiliki luas total 256.180,87 hektar.

Kawasan tersebut terbagi menjadi 5.644 hektar untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan selebihnya 56.180,87 hektar untuk Kawasan Ibu Kota Negara.

Penentuan luas kawasan ini mempertimbangkan One River One Management, keterpaduan hulu-hilir, dan karakter daerah aliran sungai (DAS), serta batas Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto.

Baca juga: Mencuat Nama-nama Calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara, Akademisi Unmul Angkat Suara

Dalam hal ini, Isradi menambahkan, pembangunan Ibu Kota Negara baru akan menghadirkan konsep yang unik dengan memanfaatkan teknologi masa depan.

Sebagaimana diketahui, pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur akan mengusung konsep Forest City dengan 50 persen hutan hijau.

Konsep tersebut jauh berbeda dengan Ibu Kota sekarang yang berada di Jakarta, yakni diibaratkan seperti Hutan Beton.

"Dengan tanah yang luas pemindahan Ibu Kota Negara sudah sangat OKE. Hanya saja saya sarankan, pemerintah menguraikan status lahan negara kepada masyarakat," terangnya.

Selain itu, berkaitan dengan konsep dan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara (Ibu Kota Negara) di Sepakunegara (sebagian penajam paser utara dan kutai kertanegara).

Isradi juga menyampaikan konsep blue city. Konsep tersebut juga pernah disampaikan FDTI ke Menteri PUPR pada webinar yang dilakulan pada bulan Juli 2020 lalu.

Menurut Isradi konsep blue city perlu dikembangkan di Ibu Kota Negara lantaran Ibu Kota Negara baru dilalui alur laut kepulauan Indonesia II (ALKI II).

Selain itu, Kalimantan Timur memiliki sungai sungai yang perlu dioptimalkan untuk menjadi air bersih dan air minum.

"Konsep blue city juga memiliki makna untuk mengolah sumber air, menyediakan sumber air dan mengoptimalkan potensi laut dan kemaritiman," katanya.

Baca juga: Sambut Ibu Kota Negara, Universitas Balikpapan Sediakan SDM Unggul, Mandiri dan Berbudaya

Kendati demikian, yang lebih utama dalam pemindahan Ibu Kota Negara ialah mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalimantan Timur.

Menurut Isradi, kebijakan nasional dalam peoses pemindahan Ibu Kota Negara hanya membicarakan persoalan material dan infratruktur.

"Ini yang harus menjadi perhatian lokal. SDM adalah nomor satu tidak boleh sampai teetinggal," tandasnya. (*)