Berita DPRD Kalimantan Timur
Komisi I dan Komisi II Terima Aduan Warga Kota Bangun soal Dugaan Penyerobotan Lahan
Komisi I dan Komisi II DPRD Provinsi Kaltim menerima aduan dari tim kuasa hukum dan perwakilan warga Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Selasa
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Komisi I dan Komisi II DPRD Provinsi Kaltim menerima aduan dari tim kuasa hukum dan perwakilan warga Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Selasa (16/11/2021).
Kedatangan mereka untuk meminta bantuan DPRD untuk menyelesaikan persoalan dugaan penyerobotan lahan warga oleh perusahaan.
Baca juga: BK DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kaltim Gelar Rapat Kerja
Ketua Tim Kuasa Hukum Warga Kota Bangun, Paulinus Lugis menjelaskan, perjuangan masyarakat terhadap kasus ketidakadilan tersebut dimulai sejak 2014 hingga sekarang tetapi tidak ada hasilnya.
"Mereka (warga,red) adalah pemilik tanah yang sah menurut hukum berdasarkan surat kepemilikan tanah dan taat membayar pajak bumi dan bangunan. Pada tahun 2005, warga menanam sawit dan singkong gajah karena akan membangun pabrik tepung tapioka, tetapi semua dihancurkan oleh preman-preman sewaan perusahaan dan sudah melaporkan ke pihak berwajib tetapi belum ada titik temu," jelasnya.
Masalah ini sudah dibawa ke tingkat pemerintah daerah tetapi hanya pada tingkat rapat dengar pendapat belum ada hasil.
Hal ini disebabkan pihak perusahaan tidak pernah datang ketika diundang rapat.
"Petani sawit dan singkong meminjam uang ke bank untuk keperluan bibit sampai panen, tetapi ketika mau panen tidak bisa karena ada preman. Kasihan petani harus bayar cicilan bank, sedangkan tanamannya tidak bisa dipanen. Pernah sekali panen tetapi petani malah dilaporkan ke pihak berwajib atas tuduhan pencurian," tegasnya.
Baca juga: Komisi I DPRD Kaltim Dukung Hibah Lahan di Graha Indah Balikpapan
Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPRD Akhmed Reza Fahlevi mengaku menyayangkan atas terjadinya peristiwa tersebut dan berjanji akan segera menindaklanjutinya oleh Komisi I dan Komisi II.
"Gabungan komisi akan melakukan kajian untuk melihat kebenarannya dan akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk meninjau kondisi rill di lapangan agar mendapat gambaran yang sebenarnya," sebutnya.(adv)
