Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Komisi I DPRD Kaltim Dukung Hibah Lahan di Graha Indah Balikpapan

Komisi I DPRD Kaltim mendukung keinginan warga Kelurahan Graha Indah, Balikpapan, untuk meminta hibah lahan milik Pemerintah Provinsi Kaltim di Jalan

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas DPRD Kaltim
Rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD Kaltim dengan BPKAD Kaltim dan Dinas PUPR Kaltim, Selasa (16/11/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO - Komisi I DPRD Kaltim mendukung keinginan warga Kelurahan Graha Indah, Balikpapan, untuk meminta hibah lahan milik Pemerintah Provinsi Kaltim di Jalan Projakal RT 31, Km 5,5.

Pasalnya, di lahan tersebut berdiri bangunan masjid yang sehari-hari digunakan oleh warga untuk menjalankan ibadah.

Baca juga: Komisi I Terima Berkas Hasil Uji Kompetensi, Seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kaltim

Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin di sela-sela rapat dengar pendapat dengan BPKAD Kaltim, Dinas PUPR Kaltim, dan pengurus Masjid Nurul Khoir.

Ia mengatakan, hal yang mendasari dukungan Komisi I adalah karena lahan tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat umum dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok serta menjadi kebutuhan warga.

"Bagaimanapun ini untuk masyarakat, dan lahan tersebut kan tidak dipergunakan oleh pemerintah untuk kepentingan apapun jadi wajar saja apabila masyarakat menggunakannya untuk bersama," sebut Jahidin didampingi Yusuf Mustafa, Muhammad Udin, Mashari Rais, dan Sukmawati.

Hal yang sama diutarakan Wakil Ketua Komisi I Yusuf Mustafa.

Ia menyebutkan masjid dimaksud menjadi tempat ibadah bagi warga di lima RT.

"Ketika reses warga kelima RT tersebut meminta agar lahan masjid tersebut bisa dihibahkan," ucapnya.

Baca juga: Sosialisasi Peraturan Daerah di Dapil Balikpapan, Sigit Minta Perda Pajak Diimplementasikan

Politikus Golkar ini menjelaskan bahwa mekanisme sudah dilakukan oleh pengurus masjid termasuk melayangkan surat kepada gubernur Kaltim dan Dinas PUPR Kaltim, namun belum mendapat respons hingga sekarang.

"Sebab itu, hari ini dipertemukan antara pengurus masjid sebagai pemohon, BPKAD dan PUPR sebagai perwakilan pemerintah. Intinya Komisi I mendukung tinggal lengkapi persyatarannya dan jalankan mekanismenya," ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved