Blak-blakan di Hadapan Mahfud MD, Anies Baswedan Beber 3 Penyebab Pungli, Jakarta Teken Komitmen

TRIBUNKALTIM.CO - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan 3 penyebab terjadinya pungutan liar, alias pungli.

Hal ini dibeberkan Anies Baswedan di hadapan Menkopolhukam Mahfud MD.

Diketahui, Mahfud MD menghadiri penandatanganan komitmen Jakarta bebas dari pungli.

Anies Baswedan menyebut salah satu faktor utama terjadinya pungli ada pada penyalahgunaan sistem.

Penandatanganan komitmen Jakarta bebas pungli tersebut merupakan bentuk keseriusan jajaran Anies Baswedan meniadakan pungli di wilayahnya.

Baca juga: Setelah Anies Baswedan, Kiky Saputri Ingin Me-roasting Prabowo Subianto

Baca juga: REAKSI Anies Baswedan Ditanya Soal Progres Formula E, Acungkan Jempol Hingga Enggan Berkomentar

Baca juga: Cerita Kiky Saputri Roasting Anies Baswedan: Lakukan Observasi dan Sudah Janjian

Anies Baswedan juga meminta warga tak segan melapor jika menemukan praktik pungli di Jakarta.

Dilansir dari Tribun Jakarta dalam artikel berjudul Di depan Menko Polhukam Mahfur MD, Gubernur Anies Tegaskan Jakarta Bebas Pungli, Pemprov DKI meneken komitmen Jakarta bebas pungutan liar.

Berlangsung di Balai Kota DKI, pencanangan dan penandatanganan komitmen Jakarta Kota Bebas dari Pungli Tahun 2021 telah berlangsung pada Selasa (16/11/2021).

Turut dihadiri langsung Menko Polhukam, Mahfud MD, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama seluruh jajaran Forkompimda meneken langsung komitmen Jakarta bebas pungutan liar ini.

"Acara ini dan bagian dari komitmen kita, seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari enam kota administrasi dan satu kabupaten administrasi, komit untuk menjadikan wilayah bebas korupsi atau bebas pungli," katanya di lokasi.

Baca juga: NASIB Kiky Saputri Usai Roasting Gubernur Anies Baswedan hingga Trending, Kiki: Aku Dikatain Cebong

Baca juga: Anies Baswedan Diroasting Kiky Saputri di Acara Lapor Pak, Keduanya Langsung Trending di Twitter

Orang nomor satu di DKI ini menyebut penyebab terjadinya pungli dan sebagian besar dikarenakan penyalahgunaan sistem.

Selain itu, kata Anies Baswedan, terdapat tiga faktor yang bisa menyebabkan terjadinya pungli, yakni faktor kebutuhan, keserakahan, hingga penyalahgunaan sistem.

"Komitmen ini kita lakukan sekarang sebagai bukti bahwa kota ini terbebas dari praktik pungli.

Mudah-mudahan ini akan berikan ketenangan di dalam berurusan dengan pemerintah.

Bahwa yang dikerjakan selalu sesuai dengan ketentuan yang ada," sambungnya.

Bila menemukan pungli, ia meminta masyarakat tak perlu lagi takut untuk melapor.

Sebab, melalui aplikasi Jakarta Kini (Jaki), laporan masyarakat akan diterima dan ditindaklanjuti.

"Sebenarnya kalau untuk pendapatan tidak ada ya pendapatan khusus.

Baca juga: Kawal Janji Anies Baswedan, PDIP & PSI Kompak Sisir Potensi Anggaran Beraroma Formula E di APBD DKI

Baca juga: TERKUAK Anies Baswedan Utang Bayar Commitment Fee Formula E, Korbankan Anggaran Normalisasi Sungai

Karena sesungguhnya semua urusan pembayaran pajak, semua terkait dengan biaya-biaya perizinan itu semuanya digital.

Semua harus dilakukan pembayarannya juga secara perbankan. Jadi tidak ada ruang di situ," jelasnya.

"Kita ingin pastikan bahwa bila warga menemukan laporkan gunakan Jaki untuk melaporkan dan akan diproses dan tidak akan dibiarkan begitu saja," tandasnya.

Sebagai informasi, komitmen mewujudkan kota bebas pungli merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Di mana satu diantaranya mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemberantasan pungutan liar dengan membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar.

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 2786 Tahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL) di tingkat provinsi dan tingkat wilayah kota/kabupaten administrasi.

Baca juga: REAKSI PKS Tanggapi Beredarnya Poster Deklarasi Capres-Cawapres, Anies-Ganjar untuk Pilpres 2024

Unit Pemberantasan Pungutan Liar merupakan kolaborasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dengan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kejaksaan Tinggi, Ombudsman, dan Instansi terkait lainnya yang dalam pelaksanaan tugasnya menjalankan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi.

Inovasi Pelayanan Publik 

- Digitalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Mall Pelayanan Publik;

- Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi secara Online;
Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) secara terpadu;

- Membuka kanal pengaduan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik;

- Implementasi Jakarta Development Colaboration Network (kini dikenal sebagai Festival Kolaborasi Jakarta) yang merupakan koloborasi dengan berbagai stakeholder dalam membangun kota Jakarta di mana Pemerintah sebagai kolaborator dan masyarakat sebagai co-creator;

Baca juga: Anies Baswedan dalam Masalah, Program Andalan Gubernur DKI Jakarta Masuk Radar KPK, Nasib Formula E?

Baca juga: Akhirnya Program Andalan Anies Baswedan Masuk Radar KPK, PSI Desak Pemprov DKI Buka Data dan Fakta

- Implementasi aplikasi Jaki sebagai platform berbagai layanan di Jakarta;

- Implementasi aplikasi Jakpreneur yang merupakan platform untuk mewadahi masyarakat kreatif dan inovatif agar dapat memajukan usaha berskala mikro, kecil hingga menengah. (*)