Berita Nasional Terkini
Bocoran Konsep dari Jenderal Andika Perkasa usai Jadi Panglima TNI, Cara Menumpas KKB Papua
Dengan menjalankan rambu-rambu regulasi, Jenderal Andika Perkasa berupaya akan memperbaiki permasalahan konflik di Papua
lihat foto
Kontras Angkat Bicara Soal Penunjukkan Jenderal Andika Perkasa
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkritik penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Panglima TNI.
Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti mengatakan, penunjukan itu menguatkan indikasi Presiden Jokowi tidak berkomitmen penuh dalam pemajuan dan penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Baca juga: Gantikan Jenderal Andika Perkasa Sebagai KSAD, Letjen Dudung Dikenal Keras ke FPI & Debt Collector
“Hal ini semakin menandakan bahwa memang Jokowi tidak memiliki komitmen penuh terhadap pemajuan HAM dan penuntasan pelanggaran HAM khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu,” kata Fatia kepada Kompas.com, Sabtu (6/11/2021).
Sebab, Fatia menilai Jokowi masih mengangkat jenderal yang diduga terlibat pelanggaran HAM ke dalam lingkup pemerintahan.
Adapun, sempat beredar adanya dugaan keterkaitan Jenderal Andika Perkasa dalam pelanggaran HAM pembunuhan tokoh Papua, Theiys Hiyo Eluay.
“Hal ini tentu saja menambah preseden buruk rekam jejak pemerintahan Jokowi dalam agenda hak asasi manusia," ujar dia.
Selain itu, Fatia mengingatkan adanya tantangan bagi Panglima TNI baru untuk membenahi strategi internalnya dalam menangani kasus di Papua.
“Memperbaiki internal TNI, membentuk mekanisme korektif dan evaluatif dan menarik pasukan militer dari Papua,” imbuhnya.
Terkait hal itu, setelah menggelar fit and proper test oleh DPR RI beberapa waktu lalu, Jenderal Andika Perkasa mengaku terbuka atas kasus dugaan pelanggaran HAM yang disebut-sebut melibatkannya.
Jenderal Andika Perkasa mengaku tidak takut apabila kasus tersebut dibuka kembali.
"Saya benar-benar terbuka kalau memang ada dugaan atau apa, saya terbuka," kata Andika setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (6/11/2021).
"Monggo, enggak ada keraguan atau ketakutanlah," kata kepala staf TNI Angkatan Darat itu. (*)
