Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Implementasi Perda Ketahanan Keluarga Tunggu Pergub, Fitri Dorong Eksekutif Segera Eksekusi

Politikus perempuan Fitri Maisyaroh mendorong gubernur Kalimantan Timur untuk segera menerbitkan peraturan gubernur untuk Perda Ketahanan Keluarga yan

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas DPRD Kaltim
Anggota DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh. 

TRIBUNKALTIM.CO - Politikus perempuan Fitri Maisyaroh mendorong gubernur Kalimantan Timur untuk segera menerbitkan peraturan gubernur untuk Perda Ketahanan Keluarga yang baru-baru ini telah disahkan oleh DPRD Kaltim.

Perempuan yang pernah tergabung dalam Pansus Pembahas Raperda Ketahanan Keluarga ini menyebut bahwa perda telah disusun dan disahkan, maka payung hukum yang sudah disiapkan perlu terus didorong untuk segera terbit pergub-nya.

"Tinggal kita mendorong eksekutif dalam hal ini gubernur untuk segera dieksekusi menjadi pergub. Jika tidak di-pergub-kan akan sulit implementasi di lapangan. Kita siap untuk bantu memberikan masukan seperti apa juknis-nya agar terjadi percepatan," urainya.

Baca juga: Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah Gelar Uji Publik

Ia juga berharap pergub untuk menyempurnakan Perda Ketahanan Keluarga bisa lebih cepat daripada perda lain.

"Mumpung ini masih baru dan hangat, meski ini ranah eksekutif, namun memberikan masukan boleh. Karena perda ini inisiatif dari DPRD Kaltim, kita akan bantu seperti apa di lapangan. Kita juga sudah memiliki banyak data dari provinsi-provinsi lain yang telah memiliki perda dan pergubnya. Bisa kita adopsi dengan memperhatikan kearifan lokal di Kalimantan Timur," sebutnya.

Terkait data di lapangan mengenai masalah keluarga, Fitri mencontohkan, salah satunya ia dapatkan saat melaksanakan reses baru-baru ini.

Dia bertemu dengan sejumlah komunitas ibu dan keluarga.

Banyak aspirasi yang dia terima, dari masalah kekerasan hingga kasus perceraian yang menjadi sorotan tersendiri bagi Fitri.

"Memang reses baru-baru ini saya lebih banyak mendatangi komunitas ibu-ibu dan keluarga. Ini kebetulan berkaitan dengan DPRD Kaltim yang baru rampung membahas Raperda Ketahanan Keluarga, jadi aspirasi masyarakat khususnya ibu-ibu banyak berkaitan dengan itu,"ungkap Fitri.

Baca juga: Dinas PUPR Wajib Lampirkan DED, KAK dan RAB untuk Semua Program Pembangunan

Lebih lanjut ia juga menyinggung dengan sejumlah masalah yang berkaitan dengan keluarga, seperti perceraian yang angkanya cukup tinggi, di mana tertinggi terjadi di Kota Balikpapan.

"Jadi harapannya supaya warga mendapat pembinaan berkaitan untuk problem keluarga. Termasuk kekerasan terhadap anak di Balikpapan termasuk juga tinggi," kata Fitri.

Pelaku kekerasan tersebut juga diharapkan mendapat pembinaan.

Bagi anak-anak remaja khususnya yang menghadapi masalah kekerasan memang memprihatinkan.

"Dari tahun ke tahun belum ada penurunan yang signifikan, ini perlu menjadi perhatian serius," pungkasnya. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved