Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Komisi III DPRD Hearing Bersama Dishub Kaltim, Bahas Rencana Pelaksanaan Anggaran pada APDB 2022

Baru-baru ini, Komisi III DPRD Kaltim melaksanakan rapat dengar pendapat bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kaltim.

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas Pemkab Kubar
Rapat Komisi III dengan Dinas Perhubungan di Kantor DPRD Kaltim, baru-baru ini. 

TRIBUNKALTIM.CO - Baru-baru ini, Komisi III DPRD Kaltim melaksanakan rapat dengar pendapat bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kaltim.

Pertemuan yang digelar pekan lalu di Kantor DPRD Kaltim ini membahas sejumlah rencana pelaksanaan anggaran pada APBD Kaltim Tahun 2022.

Baca juga: Komisi I DPRD Kaltim Audiensi dengan Himip FISIP Unmul

Pimpinan rapat, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud dalam sela-sela rapat juga sempat menyinggung adanya aktivitas STS Muara Berau dan Muara Jawa yang selama ini berjalan tidak menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Saya berharap aktivitas yang ada semestinya bisa menghasilkan PAD. Tak hanya itu, ada hal lain yang juga perlu dikembangkan seperti perlunya keberadaan terminal PPU-Balikpapan, perlu diadakan DED-nya karena daerah ini menyambungkan juga dengan Paser dan Banjarmasin," ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kaltim AFF Sembiring turut hadir dalam pertemuan ini.

Diungkapkannya, Kaltim dengan keberadaan Sungai Mahakam yang membentang cukup panjang, maka sudah semestinya banyak diperlukan pembangunan sejumlah jembatan.

Ditambah lagi kekhawatiran lebarnya Sungai Mahakam yang bisa mencapai lebih dari 200 meter.

"Untuk melintasi sungai memang terdapat sejumlah angkutan namun tanpa ketersediaan pelampung tentu sangat berbahaya," kata AFF Sembiring.

Baca juga: DPRD Dorong Bentuk Pansus Tambang Ilegal, Hasanuddin: Gandeng KPK, Kepolisian dan Anggota DPR RI

Sementara itu, anggota Komisi III Ekty Imanuel yang juga hadir dalam pertemuan berharap ada upaya pembangunan jembatan timbang di daerah Kutai Barat.

Menurutnya, Jembatan Timbang menjadi salah satu upaya menekan adanya kendaraan bermuatan diatas batas agar tidak melintas dan merusak jalan.

"Selama tidak ada aturan, sekuat apapun jalan itu tetap hancur jika yang melintas melebih kapasitas jalan, apalagi sekarang aturan banyak di pusat. Kalau dulu roda enam yang melintas, sekarang roda sepuluh kalau bisa mereka pakai," kata Ekty. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved