Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

DPRD Dorong Bentuk Pansus Tambang Ilegal, Hasanuddin: Gandeng KPK, Kepolisian dan Anggota DPR RI

Merespons hal itu, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud mendorong agar segera dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan.

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas DPRD Kaltim
Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud. 

TRIBUNKALTIM.CO - Aktivitas tambang batu bara ilegal kembali marak di Provinsi Kaltim.

Hal ini pun sudah terdengar oleh jajaran legislator di Karang Paci.

Baca juga: Implementasi Perda Ketahanan Keluarga Tunggu Pergub, Fitri Dorong Eksekutif Segera Eksekusi

Merespons hal itu, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud mendorong agar segera dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan.

Pasalnya, sejak 2020 kemarin, pihaknya sudah mengajukan usulan tersebut.

Namun karena kondisi pandemi Covid-19, usulan ini pun meredup.

"Usulan pansus pertambangan ini harus dibentuk. Tujuannya untuk meminimalisir kasus tambang ilegal," katanya.

Lanjut dia, ini juga sebagai corong.

Baca juga: Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah Gelar Uji Publik

Dirinya secara pribadi, tegas meminta agar segera dibentuk pansus tersebut.

Nantinya, pansus ini akan ini oleh masing-masing komisi.

Misalnya Komisi I menangani masalah hukum, Komisi II terkait kemasyarakatan dan ekonomi, serta Komisi III terkait teknisnya dan dampak sosialnya.

Apabila usulan ini nantinya segera direalisasikan, ia berharap tim pansus langsung bekerja dan bergerak.

Baca juga: Dinas PUPR Wajib Lampirkan DED, KAK dan RAB untuk Semua Program Pembangunan

Bahkan bisa menggandeng KPK, kepolisian dan kejaksaan.

"Bisa juga berkoordinasi dengan anggota DPR RI. Kan kewenangan dan kebijakan pertambangan ada di pemerintah pusat," pungkasnya. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved