Berita Nasional Terkini
Pendekatan Berbeda Dilakukan KSAD, Jenderal TNI Dudung Minta KKB Papua Tak Dianggap Musuh
Pendekatan berbeda dilakukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman, terkait permasalahan yang terdapat di Papua
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Pendekatan berbeda dilakukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman, terkait permasalahan yang terdapat di Papua.
Bahkan, KSAD meminta kepada prajurit TNI yang bertugas di Papua agar menganggap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai rakyat yang perlu dirangkul, bukan sebagai musuh.
Hal itu disampaikan Dudung saat memberikan arahan kepada prajurit TNI di Markas Kodam XVII/ Cenderawasih, Jayapura, Papua, Selasa (23/11/2021).
"Oleh karena itu, dalam bertugas untuk selalu mencintai rakyat Papua, sehingga pada akhirnya rakyat Papua akan mencintai TNI," ujar Dudung, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (25/11/2021).
Dalam kesempatan itu, Dudung menekankan agar prajurit TNI AD selalu hadir di tengah masyarakat dan senantiasa menjadi solusi terhadap kesulitan rakyat, sehingga hal itu dapat menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan rakyat terhadap TNI AD.
"Pedomani Tujuh Perintah Harian KSAD, di dalamnya yaitu implementasi tentang Sumpah Prajurit, Sapta Marga, dan 8 Wajib TNI," kata mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) tersebut.
Baca juga: NEWS VIDEO KSAD Jenderal Dudung Abdurachman Ungkap Pesan Jokowi
Baca juga: Profil Letjen Dudung Abdurachman, Dilantik Jokowi Jadi KSAD Siang Ini, Kisah Kue Klepon dan Tentara
Baca juga: Gantikan Jenderal Andika Perkasa Sebagai KSAD, Letjen Dudung Dikenal Keras ke FPI & Debt Collector
Selain itu, Dudung berpesan agar Satgas TNI AD yang bertugas di Papua jangan menganggap KKB Papua sebagai musuh, tetapi menganggap mereka sebagai rakyat yang perlu dirangkul dengan hati yang suci dan tulus, serta diberi pemahaman tentang NKRI.
Ia meminta supaya prajurit TNI dapat mengajak mereka untuk bersama-sama bergabung membangun Papua.
Sebab, mereka adalah saudara se-Tanah Air.
Di samping itu, Dudung berpesan kepada para perwira agar menjadi orang terdepan dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil akan bijak dan tidak semaunya sendiri.
Menurut dia, para perwira harus mencintai anak buah dan jangan membiasakan menyalahkan orang lain serta dapat melaksanakan tugas secara optimal.
"Para perwira dalam bertugas agar memiliki imajinasi, inovasi, visi dan misi, harapan serta cita-cita," ucap dia.
Baca juga: Kisah & Profil KSAD Dudung Abdurahman Pengganti Andika Perkasa, Dagangannya Pernah Ditendang Tentara
KSAD Jenderal Dudung Abdurachman Bicara Soal Radikalisme
KSAD Jenderal Dudung Abdurachman menanggapi terkait gerakan radikalisme yang muncul di Indonesia.
Sebagai upaya untuk mencegah adanya gerakan radikalisme, Jenderal Dudung bakal memerintahkan seluruh prajurit TNI AD turun tangan.
Mantan Pangdam Jaya tersebut akan meminta para prajurit TNI AD hingga tingkat yang paling bawah atau Babinsa untuk peka terhadap perkembangan situasi.
"Saya akan perintahkan seluruh prajurit peka terhadap perkembangan situasi menyangkut ekstrem kiri dan kanan," kata Jenderal Dudung dalam sebuah wawancara kepada Kompas.id yang dikutip pada Senin (22/11/2021).
Terutama, Dudung melanjutkan, kepada kelompok-kelompok yang mencoba melakukan tindakan radikalisme.
Baca juga: NEWS VIDEO Profil Letjen Dudung Abdurachman, Mantan Gubernur Akmil yang Disebut Bakal Jadi KSAD
Dudung menambahkan, dirinya pun tak segan akan menerapkan sistem seperti era Presiden Soeharto. Namun demikian, ia tak menjelaskannya secara detail.
"Saya bilang, kalau ada informasi-informasi, saya akan berlakukan seperti zaman Pak Soeharto dulu. Para babinsa itu harus tahu, jarum jatuh pun dia harus tahu," ujar Dudung.
Dudung menekankan untuk segera mengambil tindakan kalau ada organisasi yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan Indonesia.
"Jadi, kalau ada organisasi yang coba mengganggu persatuan dan kesatuan, jangan banyak diskusi, jangan terlalu banyak berpikir tetapi lakukan," ucapnya.
Selain itu, Dudung mengatakan agar TNI segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian jika menemukan kelompok-kelompok yang hendak mengganggu tersebut.
"Segera berkoordinasi dengan kepolisian untuk dilakukan tindakan-tindakan yang tegas. Itu merupakan bagian dari Tujuh Perintah Harian KSAD," tutur Dudung.
Baca juga: Isu TNI Disusupi PKI Dibantah Pangkostrad Dudung, Ekstrem Kanan Juga Diwaspadai Tak Hanya Komunisme
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Letjen TNI Dudung Abdurachman sebagai KSAD pada Rabu (17/11/2021).
Dudung dilantik sebagai KSAD menyusul Jenderal Andika Perkasa yang diangkat sebagai Panglima TNI.
Diketahui, popularitas Dudung melambung seiring kontroversi yang menyertainya dari pernyataan soal fanatisme agama hingga pencabutan baliho Front Pembela Islam (FPI).
Pertama, soal pernyataan Dudung bahwa semua agama benar menuai protes.
Pernyataan Dudung itu disampaikan di depan para personel Yon Zipur 9 Kostrad dan Ibu Persit.
Dudung, saat menjabat Panglima Kostrad, dalam kunjungan kerjanya di Bandung menyampaikan pesan kepada para prajurit agar tak mudah terprovoksi berita bohong atau hoaks.
Baca juga: Politikus PDIP Bocorkan Calon Pengganti Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Dudung Abdurachman Jadi KSAD
Dudung juga meminta para prajurit menghindari fanatik belebihan pada suatu agama.
"Bijaklah dalam bermain media sosial sesuai dengan aturan yang berlaku bagi prajurit. Hindari fanatik yang berlebihan terhadap suatu agama karena semua agama itu benar di mata Tuhan," ucap Dudung.
Kedua, ketika menjabat Pangdam Jaya, Dudung mengaku memerintahkan pencopotan spanduk dan baliho pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya," kata Dudung menjawab pertanyaan wartawan seusai apel pasukan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020) silam.
Dalam penjelasan Dudung, Satpol PP sebenarnya telah mencopoti baliho itu. Namun, FPI kembali memasang baliho-baliho tersebut.
"Ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau pasang baliho itu sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, enggak ada itu," kata Dudung. (*)
