Cak Imin Kritik Cara Bamsoet dkk Desak Sri Mulyani Dicopot, Bos PKB: Malah Dipertahankan Jokowi

TRIBUNKALTIM.CO - Ketum Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Muhaimin Iskandar melontarkan kritik terhadap cara pimpinan MPR yang meminta Presiden mencopot Sri Mulyani.

Menurut Cak Imin, cara Bambang Soesatyo dkk memerjuangkan anggaran untuk MPR RI tak tepat.

Justru, kata Cak Imin, cara  Bamsoet dkk membuat Presiden Joko Widodo ( Jokowi) akan terus memertahankan Sri Mulyani di posisi Menteri Keuangan.

Sebelumnya, pimpinan MPR RI melalui Fadel Muhammad mendesak agar Jokowi mencopot Sri Mulyani.

Pasalnya, anggaran untuk MPR RI dipotong oleh Sri Mulyani.

Baca juga: REAKSI Sri Mulyani Usai Dituding Tak Hormati MPR hingga Muncul Desakan Agar Menkeu Mundur

Baca juga: Indonesia Punya Utang Tersembunyi dengan China Rp 245 Triliun, Cek Penjelasan Stafsus Sri Mulyani

Baca juga: Apa Itu BRIN? Jokowi Resmi Lantik Bos PDIP, Megawati jadi Ketua Dewan Pengarah, Ada Nama Sri Mulyani

Sri Mulyani sebelumnya menjelaskan pemotongan anggaran terjadi di berbagai lini.

Penyebabnya adalah refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19.

Dilansir dari Tribunnews.com dalam artikel berjudul Pimpinan MPR Minta Jokowi Copot Sri Mulyani, Cak Imin: Biasanya Malah Dipertahankan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Muhaimin Iskandar menanggapi soal desakan dari pimpinan MPR RI agar Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur dari jabatannya.

Hal tersebut dikarenakan Sri Mulyani kerap memotong anggaran MPR RI.

Menurut Cak Imin, sapaan karibnya, cara seperti itu menunjukkan hal yang tak produktif dan malah akan sia-sia.

"Lakukan rapat dengan pemerintah, cari solusi.

Kalau dengan cara minta diberhentikan segala macam, biasanya malah dipertahankan oleh Pak Jokowi," kata Cak Imin kepada wartawan, Kamis (2/12/2021).

Dia mengatakan bahwa pemotongan anggaran itu hal yang biasa, baik di DPR maupun MPR.

"Itu siklus anggaran yang normal, kalau ada duit ditambah, kalau ada kurang duit dikurangi, itu siklus normal di lembaga pemerintahan," katanya.

Namun, apa yang terjadi di MPR, Cak Imjn menyebut bahwa itu bukanlah keputusan MPR secara umum, melainkan keputusan orang-orangnya atau pimpinannya.

"Keputusan MPR adalah hasil sidang, tidak pernah ada sidang MPR, itu keputusan orang-orang pimpinan MPR," tandasnya.

Baca juga: Kas Negara Tak Sanggup Tangani Pandemi Covid-19, Sri Mulyani Minta Pemda Sigap Cairkan Anggarannya

Sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad mengucapkan hal ini lantaran pihaknya kecewa dengan kinerja dan sikap yang dilakukan Sri Mulyani selamat di kabinet Pemerintahan.

"Kita minta presiden memberhentikan dan mencopot menteri keuangan karena tidak etik dan tidak cakap dalam kinerjanya," kata Fadel dalam konfrensi pers di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (30/11/2021).

Tak hanya itu, menurut Fadel selama ini Sri Mulyani dianggap sangat meremehkan dan menyepelekan MPR sebagai lembaga negara.

Hal itu, terlihat dari Sri Mulyani yang beberapa kali membatalkan rapat meski sudah dilakukan janji sejak lama.

"Kita Komunikasi sudah beberapa bulan yg lalu sekitar 3 bulan, tapi dia gak anggap kita. Ini seperti menyepelekan sekali," tegas Fadel.

Fadel pun merasa selama menjabat sebagai Menkeu di kabinet Jokowi, Sri Mulyani tidak memiliki kinerja yang bagus.

Contohnya, pendapatan negara berkurang, utang bertambah, pinjaman bertambah dan berkonflik dengan menteri kabinet lainnya.

"Jadi hal-hal itu sudah layak menjadi dasar untuk pencopotan Sri Mulyani," pungkas Fadel.

Baca juga: Beri Apresiasi Kesepakatan Perpajakan Internasional, Sri Mulyani: Ini Momen Bersejarah

Pernyataan Lengkap Menkeu

Melalui akun Instagramnya @smindrawati, Sri Mulyani memberikan jawaban sekaligus penjelasan. Berikut ininya :

Sehubungan dengan pernyataan pimpinan MPR mengenai ketidakhadiran Menkeu dalam undangan rapat dengan pimpinan MPR membahas anggaran MPR dapat dijelaskan sbb:

Undangan dua kali 27/Juli /2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen. Tanggal 28/September /2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 dimana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda.

2) Mengenai anggaran MPR. Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran KL harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk : membantu penangan Covid-19 (klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.

Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.

3) anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan.

4) Kemenkeu dan Menkeu terus bekerjasama dengan seluruh pihak dalam menangani Dampak Pandemi Covid-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian.

Jakarta, 1 Desember 2021. (*)