Breaking News:

Berita DPRD Samarinda

IMB Tak Berlaku Lagi, Kota Samarinda Sudah Miliki Perda PBG

Kota Samarinda saat ini telah memiliki peraturan daerah (Perda) tentang retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Penulis: Hanifan Ma'ruf | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/HANIVAN MA'RUF
Ketua Bapemperda DPRD Kota Samarinda, Abdul Rofik. Ia mengatakan perda ini dibutuhkan untuk menyesuaikan ketentuan Undang-undang yang mengalihkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi PBG berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020. TRIBUNKALTIM.CO/HANIVAN MA'RUF 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kota Samarinda saat ini telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Perda tersebut disahkan bersama 7 perda lainnya beberapa waktu lalu oleh walikota dan DPRD Kota Samarinda.

Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Samarinda, Abdul Rofik mengatakan perda ini dibutuhkan untuk menyesuaikan ketentuan Undang-undang yang mengalihkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi PBG berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020.

"Ini juga penyesuaian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, jadi perlu ada Perda pengganti IMB, karena jika tidak, pemerintah tidak bisa menarik retribusi PBG," tuturnya, Minggu (5/12/2021).

Abdul Rofik mengatakan, jika tidak ada Perda atau aturan hukum yang memayungi hal ini, maka pemerintah akan rugi karena tidak bisa menarik retribusi dari PBG, sedangkan retribusi IMB tidak berlaku lagi seiring dengan beralihnya aturan tersebut.

Baca juga: Komisi IV DPRD Samarinda Terima Audiensi Perwakilan Guru ASN, Serap Beberapa Masukan

Baca juga: Sambut Positif Kios Inflasi Digital, DPRD Samarinda Berharap Bisa Berkelanjutan

Perda ini sebenarnya juga tidak termasuk dalam Propemperda tahun 2021, namun anggota legislatif dari fraksi PKS tersebut menerangkan jika dalam keadaan tertentu walikota bersama DPRD bisa membuat Raperda tanpa harus melewati propemperda sesuai Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.

"Ya ini sudah ada usulannya dari walikota di luar Propemperda, karena kita butuh payung hukum terkait retribusi PBG," tuturnya. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved