Komisi IV DPRD Minta Pemkot Samarinda Segera Realisasikan UHC 98 Persen

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Komisi IV DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota Samarinda untuk dapat segera merealisasikan tercapainya Universal Health Coverage (UHC).

Untuk mencapai UHC atau terakomodirnya jaminan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat di suatu wilayah, maka warga peserta jaminan kesehatan minimal meliputi 98 persen penduduk.

"Kalau tidak salah sekarang masih sekitar 69 persen saja, targetnya harus mencapai 98 persen agar penerima bantuan iuran bisa direalisasikan," tutur Sri Puji Astuti, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Selasa (7/12/2021).

Anggota dewan fraksi Demokrat itu mengharapkan agar program seperti layanan kartu BPJS, KIS dan JKN tetap jadi prioritas program Pemerintah Kota Samarinda.

Hal tersebut agar Kota Samarinda bisa mencapai UHC yang dapat memberikan jaminan biaya kesehatan secara merata kepada masyarakat Kota Samarinda.

Baca juga: UHC Plus Pemkot Balikpapan Permudah Layanan Peserta JKN-KIS, Dirut BPJS Kesehatan Beri Apresiasi

Baca juga: Pemerintah Kota Balikpapan Terapkan UHC Plus, Peserta JKN-KIS Dapatkan Layanan Digital

"Masalah sosial, kesehatan dan pendidikan menjadi kewajiban pemerintah kota untuk menyelesaikan masalah tersebut," kata Sri Puji Astuti.

Ia menekankan pemerintah bisa memetakan masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ada agar dapat dicari solusinya bersama untuk bisa diselesaikan dengan segera.

Seperti warga kurang mampu yang masih belum terakomodir BPJS kesehatan, Pemkot Samarinda diminta untuk bisa memberi perhatian dan solusi agar mereka bisa terdaftar dalam program jaminan kesehatan tersebut.

Kendati demikian, Pemkot Samarinda juga telah mencanangkan formula terhadap masalah itu melalui program unggulan walikota dan wakil walikota, yaitu Pro Bebaya.

Dengan dana Rp 100 juta hingga Rp 300 juta per RT setiap tahunnya, sekitar 30 persen dari dana tersebut akan dialokasikan untuk mengakomodasi kepesertaan BPJS kesehatan bagi warga yang kurang mampu di masing-masing wilayahnya.

Baca juga: Demi Mencapai UHC, Pemkot Samarinda Harap Perusahaan Ubah Dana CSR ke Sektor Kesehatan

"Kita harap selain pembangunan fisik, permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan harus tetap diprioritaskan juga," ucap Anggota Legislatif Dapil Samarinda Ulu tersebut. (adv)