Pernah Diminta Stop Berbohong, Kali Ini Buruh Desak Anies Baswedan Jangan Ngeprank Soal UMP Jakarta

TRIBUNKALTIM.CO - Gelombang unjukrasa menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2022 masih terjadi.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) menggelar unjukrasa meminta Anies Baswedan membatalkan penetapan UMP Jakarta 2022.

Alasannya, UU Cipta Kerja yang menjadi landasan penetapan UMP Jakarta 2022, dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya, Ketua KSPI Said Iqbal meminta Gubernur DKI Jakarta berhenti berbohong soal program yang bisa memangkas pengeluaran buruh.

Pada unjukrasa terbaru, buruh kembali meminta Anies Baswedan berhenti ngeprank terkait penetapan UMP Jakarta 2022.

Baca juga: Gagal Maju Pilpres 2024, Arief Poyuono Beber Anies & Ganjar Habis Bensin di 2022, Survei Indikator

Baca juga: Tak Mau Dianggap Diskriminasi Kepada Massa Aksi Reuni 212, Polisi Persilakan Tanya ke Anies Baswedan

Baca juga: Bukan Ganjar Pranowo & Prabowo, Anies Baswedan & Sandiaga Puncaki Survei Elektabilitas Pilpres 2024

Dilansir dari Kompas.com, sejumlah serikat pekerja kembali menggelar aksi unjuk rasa memprotes penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada Rabu (8/12/2021) di Jakarta.

"Kami mulai dari kawasan Pulogadung lalu ke Balai Kota dan Patung Kuda," kata Muazim Hidayat, juru bicara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) kepada Kompas.com, Rabu.

Di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan padat-merayap karena adanya aksi ini.

Kemacetan mengular hingga kawasan sekitar Tugu Tani.

Para buruh sempat berhenti sesaat di depan Balai Kota sekitar pukul 11.00 untuk berorasi selama 15 menit.

"Upah buruh kurang!

Setiap hari kawan-kawan berantem dengan istrinya karena kenaikan upah tidak sesuai dengan prediksi!" seru salah satu orator dari Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) DKI Jakarta di depan Balai Kota.

"Kami menantang Gubernur Pak Anies, jangan cuma nge-prank, tapi buktikan secara konstitusional, PP 36 tidak berlaku.

Kalau pemerintah pusat, Presiden dan DPR adalah suatu skenario melakukan penyengsaraan rakyat," lanjut orator.

Massa buruh yang berdatangan merupakan yang paling banyak dibandingkan beberapa episode unjuk rasa serupa sebelumnya.

Di seberang Balai Kota, di tepi pagar kawasan Monumen Nasional, sedikitnya belasan bus berukuran besar terparkir di pinggir Jalan Medan Merdeka Selatan arah timur.

Massa buruh kemudian melanjutkan perjalanan ke Jalan Medan Merdeka Barat dekat Patung Kuda.

Sebagai informasi, UMP DKI 2022 ditetapkan hanya sebesar Rp 4.453.935, naik hanya Rp 37.749 atau 0,85 persen dibandingkan tahun lalu.

Baca juga: Pengamat Bongkar Alasan Anies Baswedan Tak Dukung Lagi Reuni 212, Takut Cap Radikal di Pilpres 2024?

Nominal ini sudah dapat diprediksi sebelum UMP ditetapkan, karena didasarkan pada perhitungan yang rumusnya sudah baku dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 yang merupakan turunan Undang-undang Cipta Kerja.

Sebelum rezim UU Cipta Kerja, UMP DKI naik di atas 5 persen dalam 5 tahun terakhir. Pada 2016, UMP DKI naik 14,8 persen.

Pada 2017-2020, UMP DKI naik 8 hingga 9 persen. Pada 2021, lantaran dihantam pandemi Covid-19, UMP DKI hanya naik 3,27 persen.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyurati Kementerian Tenaga Kerja meminta agar formula perhitungan UMP DKI dievaluasi karena menghasilkan besaran upah yang terlalu kecil dan tidak berkeadilan.

Stop Berbohong

Dilansir dari Kompas.com, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menganggap tawaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang program biaya hidup murah untuk buruh sebagai retorika belaka.

"Sudahlah enggak usah bohong terus, Pak Gubernur.

(Bilangnya) 'kami akan terus bantu dengan program-program lain, KJP (Kartu Jakarta Pintar) anak-anak buruh gratis.

Naik Transjakarta anak-anak buruh gratis," kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Senin (22/11/2021).

Baca juga: Tiga Pasangan Capres-Cawapres Terkuat di Pilpres 2024, Muncul Nama Prabowo - Puan, Anies Baswedan?

"Bapak cek saja, tahun lalu yang janjinya sama--ini juga berlaku buat semua gubernur yang lain.

Kan Bapak janji begitu juga itu sudah tahun kemarin.

Berapa yang dapat KJP?

Tidak lebih dari 10.000 buruh. Buruh di Jakarta Rp 5 juta, berarti ada 4.990.000 buruh yang tidak dapat KJP," jelasnya.

Sebagai informasi, program KJP untuk anak-anak buruh termasuk dalam sejumlah manfaat dari program Kartu Pekerja Jakarta yang diluncurkan sejak 2018.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah, menyebut bahwa hingga sekarang sedikitnya sudah 40.000 pekerja yang menerima Kartu Pekerja.

Tahun 2022, sebagai kompensasi atas UMP DKI yang naik hanya 0,8 persen atau Rp 37.749, Pemprov DKI sepakat memperluas cakupan penerima Kartu Pekerja, dari batas atas UMP + 10 persen jadi UMP + 15 persen atau sebesar Rp 5.122.025.

Said Iqbal meminta Anies Baswedan agar "jangan mau dibohongi oleh kepala dinas".

Menurutnya, selama ini kepala dinas tidak mau mendengar suara buruh melainkan hanya dari unsur pengusaha.

"Halo, jangan retorika, (UMP 2022) di Aceh naiknya Rp 500 perak sehari, di Jakarta Rp 1.500 sehari, padahal ada Freeport, Honda, Standard Chartered, Yamaha, Hotel Mulia, tapi naik upahnya Rp 1.500 per hari," sindir Said Iqbal.

Baca juga: HASIL SURVEI 3 Pasangan Terkuat di Pilpres 2024: Prabowo - Puan, Ganjar - Ridwan Kamil & Anies - AHY

Sebelumnya, Anies baswedan berjanji mengusahakan biaya hidup murah untuk buruh.

Menurutnya, jika tidak melalui peningkatan pendapatan, kesejahteraan buruh dapat diupayakan dengan menekan pengeluaran mereka. (*)