Berita Balikpapan Terkini
Tak Ingin Ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, DPRD Balikpapan Minta Proyek Dipercepat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan atau DPRD Balikpapan, mengingatkan satuan kerja untuk mempercepat penyelesaian
Penulis: Miftah Aulia Anggraini | Editor: Budi Susilo
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan atau DPRD Balikpapan, mengingatkan satuan kerja untuk mempercepat penyelesaian kegiatan fisik di akhir tahun anggaran.
Pasalnya penutupan APBD tahun 2021 tinggal beberapa pekan lagi. Sementara masih ada pelaksanaan proyek pemerintah yang sedang berlangsung.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono Sastro terus mendorong kontraktor agar menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu.
Sebab kontraktor bisa terkena penalti hingga blacklist jika gagal merampungkan proyek.
Baca juga: Dongkrak Potensi Pendapatan, DPRD Balikpapan Tunggu Terobosan Sektor Wisata Tahun 2022
Baca juga: Gedung DPRD Balikpapan akan Terapkan Aplikasi PeduliLindungi bagi Para Tamu
Baca juga: Renovasi Gedung DPRD Balikpapan Telan Rp 500 Juta, Sekwan: dari Toilet hingga Parkir
Termasuk meminta OPD sebagai pengguna anggaran berkoordinasi dengan pelaksana.
“Ini kan sudah bulan Desember hampir masuk pertengahan. Saya masih melihat pekerjaan fisik yang belum selesai,” ujarnya, Rabu (8/12/2021).
DPRD Kota Balikpapan, lanjut Budiono, menginginkan tidak terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) secara berlebihan.
Karena hal itu merupakan salah satu alat ukur kinerja pemerintah. Termasuk di dalamnya lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan penggunaan anggaran.
“Jangan sampai terjadi SILPA. Itu sama saja tidak terserap anggarannya. Ini sudah mau tutup buku. Harusnya sudah selesai,” kata Budiono.
Baca juga: Warga RT 37 Manggar Bakal ke DPRD Balikpapan, Mengadu soal Lahan Sengketa Tol Balsam
Politisi Partai PDI Perjuangan itu menyebut, sesuai jadwal seluruh pekerjaan itu harus terselesaikan pada pertengahan Desember 2021.
Namun, pemerintah Kota Balikpapan bisa memberikan tambahan waktu penyelesaian kepada kontraktor pelaksana proyek.
Asal, penyebab keterlambatannya bukan kesalahan yang disengaja. Seperti, curah hujan tinggi dan banjir yang menghambat proyek drainase atau semenisasi.
“Saya berharap seluruh OPD yang punya pekerjaan fisik segera penyelesaian serapan anggarannya. Kalau bisa di atas 90 persen. Silahkan disoroti,” imbuhnya. (*)
