Di Mata Najwa, Pansus IKN Sebut Pemerintah Belum Sepenuhnya Transparan dalam Megaproyek Ibukota Baru

TRIBUNKALTIM.CO - Suryadi Jaya Purnama dan Hendrawan Supratikno blak-blakan menceritakan transparansi dari pemerintah terkait megaproyek IKN di Kalimantan Timur.

Kedua panitia khusus (Pansus) ini beberkan transparansi tersebut di acara Mata Najwa.

Anggota Komisi V DPR Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama mengungkapkan bahwa berdasarkan penglihatannya atas proses IKN ternyata belum sesuai dengan UU NO 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Rencana pembangunan IKN yang seharusnya melibatkan asas keterbukaan, ternyata belum sesuai dengan harapan beberapa pihak.

Baca juga: Curhat di Mata Najwa soal IKN, Kepala Adat Suku Balik tak Puas Dengar Jawaban Menteri

Suryadi menjelaskan bahwa ketika rapat RDPU, para pakar  mengaku baru menerima naskah akademik beberapa jam sebelum mereka dimintai pendapat.

“Jadi itu pengakuan mereka dalam sidang. Ini satu contoh bahwa para pakar saja belum mendapatkan naskah akademik dalam waktu yang belum memadai, belum lagi kita berbicara tentang keterlibatan publik," katanya.

Ia melanjutkan,"Karena Mbak Nana, kita bicara negara ini bukan cuma sekedar legalitas ya, tapi juga legitimasi, ibu kota negara ini dibentuk juga atas kesepakatan para raja-raja, para sultan."

"Saya kira pemerintah tidak ada salahnya untuk berdiskusi dengan mereka karena beliau-beliau itulah yang dulu bersepakat mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia,” kata Suryadi Jaya Purnama dikutip dari kanal youtube Najwa Shihab, Kamis (9/12/2021).

Alasan Suryadi Jaya Purnama agar beberapa pihak dilibatkan dalam megaproyek ini adalah agar substansinya kuat sehingga proses legitimasi dan legalitasnya bisa dijalankan dengan benar.

Baca juga: Mata Najwa Malam Ini Bahas Ibu Kota Baru di Kaltim, Begini Reaksi Kocak Warganet Ditanya Usulan Nama

Selain itu, dengan adanya pihak-pihak tersebut bahkan bisa memudahkan agar Indonesia tidak dikawal oleh pihak-pihak yang mungkin bisa mempengaruhi para pengambil kebijakan negara.

Ditanya Najwa Shihab terkait siapa pihak-pihak yang bisa mengatur dalam pernyataannya, Suryadi Jaya Purnama menyatakan jika itu adalah pertanyaannya terkait DKI Jakarta tidak lagi layak sebagai Ibu Kota.

“Siapa yang punya kepentingan atas pindahnya Ibu Kota ini? Tentu kita menduga, katakanlah misalnya pak Jokowi, beliau punya Visi, anggap saja seperti itu, tapi apa sebesar itu. Yang kedua siapa yang paling diuntungkan baik secara ekonomi, secara politik dari perpindahan ini," kata Suryadi.

"Ini kan juga wajar publik melalui DPR RI juga ingin tahu, karena secara substansi banyak hal yang kami sendiri, apalagi publik ya, belum bisa memahami jalan pikiran pemerintah,” ujar Suryadi lagi.

Baca juga: Mata Najwa Malam Ini Bahas Ibu Kota Baru di Kaltim, Begini Reaksi Kocak Warganet Ditanya Usulan Nama

Sementara,  anggota Komisi XI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno juga sangat sepakat dengan statemen dari Suryadi Jaya Purnama.

Di mana menurutnya, partisipasi dari seluruh komponen masyarakat seperti, tokoh-tokoh adat, pakar-pakar dari universitas, peneliti, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam megaproyek IKN.