Berita Kukar Terkini
Sebagai Kalapas Baru di Kukar, Tri Winarsih Siap Perjuangkan 2 PR Besar di Lapas Perempuan
Kepala Lapas Perempuan Klas IIA Tenggarong, Tri Winarsih akan memperjuangkan dua pekerjaan rumah (PR) besar yang ada di Lapas Perempuan Tenggarong ter
TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Kepala Lapas Perempuan Klas IIA Tenggarong, Tri Winarsih akan memperjuangkan dua pekerjaan rumah (PR) besar yang ada di Lapas Perempuan Tenggarong tersebut.
Di mana dua PR tersebut, yakni belum adanya rumah dinas bagi para pegawai lapas guna kesigapan pegawai dalam bekerja.
Karena dengan adanya rumah dinas tersebut, jarak pegawai dengan Lapas akan menjadi dekat dan penanganan akan semakin cepat dilakukan.
Sementara, PR kedua adalah masih belum adanya penambahan gedung untuk Lapas Perempuan Tenggarong yang saat ini telah mengalami over kapasitas yang idealnya bisa diisi 100 sampai 200 warga binaan, kini telah terisi sebanyak 359 warga binaan.
Menanggapi hal itu, Tri Winarsih telah melakukan koordinasi dengan pihak Kemkumham Pusat terkait belum adanya rumah dinas kalapas dan pejabat lainnya.
Baca juga: Tri Winarsih Gantikan Sri Astiana Jadi Kepala Lapas Perempuan Klas IIA Tenggarong
Baca juga: 121 Warga Binaan Lapas Perempuan Tenggarong Divaksin Covid-19
"Tapi yang paling utama itu selain kalapas, rumah dinas KPLP atau kepala pengamanan, dia harus dekat agar lapas itu jadi aman dan kondusif," jelasnya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah Kukar juga usai kegiatan sertijab sudah memberikan lampu hijau terkait persoalan itu.
"Kalau sudah ada lahannya, saya langsung mengurus ke Jakarta," tuturnya.
Sementara itu untuk UPT Lapas, diakuinya, memang sangat kecil atau mini, apalagi terbagi dengan lahan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Samarinda.
Oleh karena itu, dirinya tengah melakukan koordinasi dengan Kakanwil Kemenkumham Kaltim terkait penambahan lahan UPT serta melakukan koordinasi juga ke Ditjenpas Kemenkumham RI.
Baca juga: Peringati Hari AIDS Sedunia, 58 Warga Binaan Lapas Perempuan Tenggarong Lakukan VCT
"Tapi yang terpenting itu lahannya dulu, walaupun disetujui dan diturunkan anggarannya. Tapai kalau belum ada lahannya kan nggak bisa juga," ucapnya. (*)