Rencana BBM Premium Dihapus, Komisi VI DPR Minta Pemerintah Sediakan yang Murah

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Soerjaningsih yang dikutip dalam Web Ditjen Migas Kementerian ESDM, menyatakan, premium saat ini hanya digunakan oleh tujuh negara saja.

Volume yang digunakan pun sangat kecil, seiring naiknya kesadaran masyarakat menggunakan BBM dengan kualitas yang lebih baik.

Oleh sebab itu, kata Soerja, pemerintah tengah menyusun roadmap BBM ramah lingkungan, di mana nantinya Pertalite juga akan digantikan dengan BBM yang kualitasnya lebih baik.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah mencari solusi alternatif bahan bakar minyak (BBM) murah bagi masyarakat, bila tetap ingin menghapus premium.

Baca juga: Berapa Sisa Bensin di Tangki saat Indikator pada Speedometer Berkedip? Ternyata Segini Loh

Baca juga: Jelang Natal dan Tahun Baru, Pengusaha Logistik Ingin Pengisian BBM Solar tak Antre Panjang 

Baca juga: Pembatasan Kupon BBM untuk Kendaraan Dinas di Bontang, Bisa Hemat Biaya Rp 5 M

Hal tersebut perlu dijalankan pemerintah agar upaya menjaga lingkungan hidup tercapai, namun beban hidup masyarakat tidak bertambah.

"Pemerintah harus memiliki rencana buffering dan mitigasinya. Kalau premium dihapus, apa alternatif BBM murah untuk masyarakat?" kata Mulyanto saat dihubungi, Kamis (23/12/2021).

Menurutnya, saat ini daya beli masyarakat sedang lemah karena terdampak pandemi Covid-19, dan tahun depan belum tentu terjadi pemulihan daya beli masyarakat tersebut.

Oleh sebab itu, Mulyanto pun mempertanyakan, apakah kompensasi atas penugasan Pertamina untuk premium ini dapat dialihkan ke BBM yang tersisa, sehingga harganya menjadi sama dengan harga premium.

Baca juga: Batasi Belanja BBM Kendaraan Dinas, Pemkot Bontang Klaim Hemat Biaya Rp 5 Miliar

“Kalau itu yang dilakukan, saya yakin tidak ada penentangan dari masyarakat. Jadi, betul-betul harus dikaji terkait kondisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi ini. Apakah, sudah tepat waktunya menghapus premium tersebut ?," tuturnya.

Selain itu, Mulyanto pun meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) berhenti bernarasi akan menghapus BBM jenis premium karena penggunaannya terus turun.

Sebab, kata Mulyanto, narasi itu menyesatkan dan berpotensi masuk kategori kebohongan publik, mengingat faktanya hingga kini masih banyak masyarakat menggunakan bensin premium.

"Kalaupun penggunaan premium berkurang, hal itu disebabkan karena pihak Pertamina yang mengurangi jumlah pasokan BBM premium di beberapa wilayah. Bukan karena peminatnya yang berkurang," paparnya.

"Kalau mau jujur silakan buka data jumlah distribusi BBM premium ke berbagai wilayah. Kita lihat sama-sama apakah benar penurunan konsumsi BBM premium itu karena turunnya minat masyarakat," sambung Mulyanto.

Diketahui, pemerintah berencana menghapus BBM jenis premium dan pertalite, sebagai upaya memperbaiki kondisi lingkungan.

"Kita memasuki masa transisi di mana Premium (RON 88) akan digantikan dengan Pertalite (RON 90), sebelum akhirnya kita akan menggunakan BBM yang ramah lingkungan," ujar Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Soerjaningsih yang dikutip dalam Web Ditjen Migas Kementerian ESDM.

Menurutnya, premium saat ini hanya digunakan oleh tujuh negara saja dan volume yang digunakan pun sangat kecil, seiring naiknya kesadaran masyarakat menggunakan BBM dengan kualitas yang lebih baik.

Oleh sebab itu, kata Soerja, pemerintah tengah menyusun roadmap BBM ramah lingkungan, di mana nantinya Pertalite juga akan digantikan dengan BBM yang kualitasnya lebih baik.

"Dengan roadmap ini, ada tata waktu di mana nantinya kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan. Ada masa di mana Pertalite harus dry, harus shifting dari Pertalite ke Pertamax," tuturnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Komisi VII DPR Minta Pemerintah Sediakan BBM Murah Jika Premium Dihapus