Perusda Air Minum Batiwakkal Berau Sejauh Ini Masih Mengalami Kerugian

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Kepala Bagian Ekonomi Pemerintahan Kabupaten Berau, Kamaruddin, mengakui saat ini pihaknya mendorong agar biaya produksi Perumda Air Minum Batiwakkal agar tidak rugi.

Sebab, diakuinya saat ini beberapa tahun kebelakang hingga saat ini, biaya produksi selalu lebih tinggi dibandingkan keuntungan.

Sesuai data yang diterima Pemkab Berau, produksi bisa menyentuh angka sekiranya Rp 6.000 per meter kubik.

Sementara pendapatan rerata yang didapatkan mencapai sekiranya Rp 4.000 per meter kubik.

Baca juga: Bupati Berau Sri Juniarsih Targetkan Perumda Air Minum Batiwakkal Bisa Melayani di Kampung

Baca juga: Perumda Air Minum Batiwakkal Berau tak Segan Segel Sambungan Pelanggan, Jika Nunggak hingga 2 Bulan

Baca juga: Dalam Dua Tahun, Pelanggan Perumda Air Minum Danum Taka Penajam Paser Utara, Naik 5 Ribu Lebih

Dalam hitungan Pemkab Berau, kerugiaan Perumda Air Minum Batiwakkal bisa mencapai Rp 700 perak.

Walaupun terbilang kecil, tentu saja hal itu masih menjadi kerugian, bahkan diakui Kamaruddin hal itu sudah berlaku sejak sekiranya mulai tahun 2011.

Meskipun, kejadian seperti itu tidak hanya berlaku di PDAM Berau.

“Kami harap, biaya produksi jauh bisa lebih rendah, dan tidak rugi lah minimal. Karena perusahaan daerah ini, memang tidak bisa dipaksakan untuk selalu berorientasi kepada keuntungan semata,” jelasnya kepada TribunKaltim.co, Selasa (28/12/2021).

Baca juga: NEWS VIDEO Bupati Paser Target Dirut Perumda Air Minum Tirta Kandilo Tingkatkan Cakupan Pelanggan

Apalagi, Pemkab Berau melalui Bupati Berau Sri Juniarsih sudah menginstruksikan untuk penambahan saluran baru sebanyak 25.000 yang ditargetkan dalam kurun waktu 2,5 tahun.

Meskipun batasan target itu bisa saja diperpanjang hingga tahun 2025 nanti.

Kamaruddin melanjutkan, dengan adanya forum diskusi bersama, pihaknya harus berembuk untuk meningkatkan kualitas, menekan biaya produksi dengan tetap mencapai tujuan untuk penyediaan layanan air bersih ke daerah perkampungan.

Begitu juga menurut Kamaruddin, bahwa pemasangan di daerah perkampungan jauh akan lebih menambah biaya produksi, belum lagi memerlukan pembangkit sendiri dan alat penunjang lainnya.

Mungkin saja, pihaknya nantinya akan memberikan skema pelayanan yang tidak selalu 24 jam, tetapi diusahakan penyediaan air bersih selalu ada.

Begitu juga pertimbangan lainnya, dengan melihat kondisi lokasi dan ketersediaan penduduk.

“Pemasangan di perkampungan itu, juga harus ada pertimbangan ya, nanti akan berbeda dengan biaya produksi di perkotaan. Itu harus dirembuk dengan betul,” bebernya.