Berita Kukar Terkini
Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Klarifikasi soal Polemik Warna Jembatan Kukar
Polemik terkait perubahan warna jembatan Kutai Kartanegara (Kukar) dari kuning menjadi merah masih terjadi
Penulis: Aris Joni | Editor: Budi Susilo
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Polemik terkait perubahan warna jembatan Kutai Kartanegara (Kukar) dari kuning menjadi merah masih terjadi.
Kali ini pihak Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura akhirnya buka suara.
Mengklarifikasi perihal isu sudah adanya pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Kukar.
Dalam berita sebelumnya, Bupati Kukar, Edi damansyah menyatakan bahwa dirinya sudah bertemu dan mendapat pernyataan secara tertulis dari Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.
Baca juga: Kapal Tongkang Muat Cangkang Sawit Nyaris Karam, Jika Cemarkan Sungai Pemkab Kukar Diminta Tegas
Baca juga: Pemkab Kukar Terapkan Masuk Tempat Keramaian Pakai Aplikasi Peduli Lindungi
Baca juga: Pemkab Kukar Ajak Pemuda Berwirausaha, Kredit Kukar Idaman Bunga 0 Persen Bantu Permodalan
"Kami sudah bertemu Sultan, dan sudah ada pernyataan tertulis. Jadi saya kira jangan dibesar-besarkan, hanya satu dan dua orang yang membawa nama Kesultanan," ujar Edi belum lama ini.
Menanggapi hal itu, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Aji Muhammad Arifin melalui Sekretaris Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Awang Yacob Luthman, menjelaskan.
Kapasitasnya di Kesultanan menyangkut soal surat dan pertemuan.
Bahkan dirinya juga pelan-pelan mengingatkan untuk tidak terlalu konfrontatif atau bertentangan.
Namun harus menggunakan cara-cara yang benar.
Baca juga: Pemkab Kukar Segera Realisasikan Program Rp 50 Juta per RT
"Itu kami lakukan proses pendekatan pada kepentingan pribadi kami yang kami yakinkan, mudahan tidak ada proses yang berlebihan di luar aspirasi itu," ujarnya.
Lanjut dia, jika sultan dimintai pendapat pasti sultan akan memberikan pendapat terkait masalah tersebut.
"Karena ini tidak ada proses pendapat, jadi apa yang mau kita komentari. Dan kami juga tidak pernah, mohon maaf sekali lagi, ada bahasa seolah-olah ada kepentingan tertentu, saya rasa murni-murni saja, tidak ada kepentingan. Makanya saya tidak mau berkomentar," kata dia.
Pria yang akrab disapa AYL tersebut menjelaskan, jika pihak kesultanan diminta pasti ada surat dari pemerintah Kukar.
Dan jika ada masyarakat adat yang mempertanyakan soal masalah tersebut tentunya tidak bisa disampaikan secara lisan.
Kemudian dijawab dengan pernyataan secara lisan juga.
