Ibu Kota Negara

Proyek Jalan Pendekat Jembatan Pulau Balang Tahun 2022, Pemprov Kaltim tak Punya Dana

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, membenarkan kabar pembebasan lahan jalan pendekat Pulau Balang

Penulis: Miftah Aulia Anggraini | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, membenarkan kabar pembebasan lahan jalan pendekat Pulau Balang sisi Balikpapan dibiayai APBN. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, membenarkan kabar pembebasan lahan jalan pendekat Pulau Balang sisi Balikpapan dibiayai APBN.

Ia secara terang-terangan mengakui, bahwa pemerintah Provinsi Kaltim tak memiliki biaya yang cukup untuk pembebasan lahan jalan pendekat itu.

Diketahui sebelumnya, pada APBD Murni 2021 lalu, telah dialokasikan anggaran untuk jalan pendekat Jembatan Pulau Balang sebesar Rp 10 miliar oleh Pemprov Kaltim.

Namun anggaran yang dimiliki pemerintah daerah tak cukup besar.

Baca juga: Wagub Kaltim Hadi Mulyadi Apresiasi Ekspor PT SLJ Global dan UKM Meningkat

Baca juga: Wagub Kaltim Bahagia Berikan Motivasi Anak-anak Penyandang Disabilitas

Baca juga: Dukung Pembangunan IKN, Wagub Kaltim Ingatkan Pemerintah Pusat agar Maksimalkan Pengadaan Air Bersih

Sebab, biaya pembebasan lahan jalan pendekat jembatan Pulau Balang membutuhkan Rp 318 Miliar.

"Iya, memang benar pembebasan lahan jalan pendekat jembatan pulau balang diambil alih oleh APBN. Diajukan ke APBN karena kita nggak punya uang," ujarnya saat berada di Balikpapan, Kamis (6/1/2022).

Kebijakan pembiayaan jalan pendekat jembatan Pulau Balang yang diambil alih APBN merupakan usulan yang disampaikan Pemerintah Provinsi.

Gubernur Kalimantan Timur, kata Hadi, bahkan bersurat kepada pemerintah perihal pembiayaan pembebasan lahan jalan pendekat jembatan Pulau Balang.

Menurutnya, langkah ini menjadi solusi paling tepat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur menuju Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Sebut Pembangunan Ibu Kota Negara Disesuaikan dengan UU IKN

"Itu memang usulan kita, artinya usulan kita diterima. Saya kira harapan kita sudah terjawab, tahun ini segera dikerjakan," jelasnya.

Sementara itu, saat disinggung mengenai perhitingan kebutuhan lahan yang akan dibebaskan, pemerintah provinsi akan melakukan kerjasama.

Akan tetapi jumlah nominal besaran anggaran yang dibutuhkan untuk membebaskan lahan jalan pendekat jembatan pulau balang belum kelua.

Untuk menghitung kebutuhan lahan pasti akan ada delegasi dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi.

"Yang jelas akan disanggupi semua (anggarannya)," tukas Wagub Hadi Mulyadi. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved