PDIP Bongkar Motif PNPK Laporkan Kasus Lama Ahok ke KPK, Hasto Singgung Survei BTP di Pilpres 2024

Termasuk jika ada pihak-pihak yang hendak melaporkan dugaan pelanggaran pejabat, termasuk kader partai.

"KPK harus bergerak, kejaksaan harus bergerak, aparat kepolisian harus bergerak, pengadilan harus memberikan keputusan yang terbaik berdasarkan aspek keadilan, yang substantif.

Itu yang kita dorong," kata dia.

Tanggapan Ahok

Sementara, Ahok sendiri enggan banyak berkomentar tentang laporan atas dirinya.

Saat dihubungi Kompas.com, Ahok hanya melemparkan sejumlah tautan berita yang menyebut sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi sudah selesai disidangkan.
"Terima kasih atas infonya.

Monggo (mengirimkan tautan pemberitaan terkait kasus-kasus yang dilaporkan PNPK).

Sudah pernah diperiksa semua," kata Ahok melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Kamis (6/1/2022).

Terkait kasus pembelian lahan RS Sumber Waras tahun 2016 misalnya, Ahok menilai, KPK pada era kepemimpinan Agus Raharjo kala itu telah memastikan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum atas kasus tersebut.

Baca juga: Nama Ahok Masuk Bursa Capres 2024, Sejajar dengan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sandiaga Uno

Adapun dalam pelaporan PNPK, salah satu kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Ahok yaitu terkait RS Sumber Waras.

Selain itu, Ahok juga berpandangan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menolak permohonan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus dugaan korupsi lahan Cengkareng, Jakarta Barat.

Adapun dalam pelaporan PNPK juga menyebut salah satu kasus yang diduga melibatkan Ahok adalah kasus lahan di Cengkareng Barat.

Selain kasus lahan RS Sumber Waras dan lahan Cengkareng, beberapa kasus yang disangkakan PNPK melibatkan Ahok yakni kasus lahan Taman BMW, kasus dana CSR, hingga reklamasi Teluk Jakarta.

Selain Ahok, ada sejumlah nama lain yang dilaporkan PNPK ke KPK.

Beberapa nama itu juga kerap disebut sebagai calon potensial Pilpres 2024.