Berita Samarinda Terkini

Pekan Depan RUU IKN Disahkan, Rudy Mas'ud Minta Agar Wilayah Penyanga Mendapat Perhatian Khusus

Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) DPR RI berencana mengesahkan RUU IKN jadi UU pada pekan depan, Selasa (18/1).

Editor: Sumarsono
HO
H Rudy Mas'ud (tengah), Anggota Komisi III DPR RI dari Dapil Kalimantan Timur. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) DPR RI berencana mengesahkan RUU IKN menjadi UU pada pekan depan, tepatnya Selasa (18/1).

Wakil Ketua Pansus RUU IKN DPR Saan Mustopa, mengatakan isu ibu kota baru mencakup beberapa masalah, antara lain soal sosok kepala daerah hingga waktu perpindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Proses RUU IKN kini sudah masuk pembahasan oleh Timus. Selanjut, pembahasan RUU IKN akan dilanjutkan ke Tim Sinkronisasi (Timsin).

Baca juga: Peringati HUT Ke-65 Pemprov Kaltim, Isran Noor Siap Bantu Pembangunan IKN Asalkan RUU Sudah Disahkan

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR-RI Dapil Kalimantan Timur, H Rudy Mas'ud mengatakan, program pembangunan IKN sudah berlangsung dengan cukup baik, hanya tinggal menunggu pengesahan RUU IKN dan pelaksanaan pembangunan nantinya.

"InysaAllah kalau semua lancar, 18 Januari 2022 ini akan disahkan landasan hukum pembangunan IKN. Saya minta doanya kepada masyarakat Kalimantan Timur agar RUU IKN bisa diproses tanpa hambatan yang berarti,", ujarnya Ketua DPD Partai Golkar Kaltim.

Politisi muda alumni SMA Negeri 2 Balikpapan itu juga menyinggung Provinsi Kaltim sebagai penyangga IKN agar tidak dilupakan dan diberi perhatian khsusus.

Baca juga: Warga IKN Diberi Pelatihan Komputer hingga Pertukangan untuk Tingkatkan SDM oleh Pemerintah Pusat

"IKN nanti kan tidak dipimpin oleh Gubernur Kaltim, tapi dipimpin oleh Kepala Otorita IKN. Artinya Kaltim tidak lantas menjadi provinsi istimewa secara status, melainkan jadi penyangga Ibukota Negara.

Nah, yang masyarakat Kaltim harapkan adalah pembangunan IKN juga harus berdampak pada Kaltim sebagai penyangganya. Supaya SDM dan ekonomi Kaltim juga bisa menjadi berkembang dengan baik," katanya.

"Intinya pembangunan IKN jalan, pembangunan Kaltim juga harus mendapat support dari Pemerintah Pusat," tambah Rudy.

Berdasarkan data di situs resmi DPR, dpr.go.id Pansus RUU IKN DPR diketahui telah menggelar rapat sebanyak 11 kali dengan berbagai pakar dan pemangku kepentingan sejak 7 Desember hingga 15 Desember 2021. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved