Banyak PNS Terpapar Radikalisme, Menpan-RB Minta PNS Diberi Pelatihan Bela Negara

TRIBUNKALTIM.CO- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diminta menjadi pelopor pemberi materi pendidikan dan pelatihan bela negara untuk pegawai negeri sipil (PNS).

Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.

Menurutnya, PNS sebagai komponen cadangan pertahanan negara, juga harus memiliki ideologi negara yang kuat dan pasti, serta memiliki wawasan kebangsaan.

"Semoga, hubungan kita ke depan bersama Kementerian Pertahanan juga ini dapat dilaksanakan dengan baik", ujar Menteri Tjahjo saat berkunjung ke BPIP, Selasa (11/1/2021).

Ia mengaku prihatin, PNS saat ini masih banyak yang ideologinya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, bahkan terpapar radikalisme.

"Saya sangat sedih Pak, dan prihatin, ternyata masih banyak yang tidak pro Pancasila, belakangan ini kami telah menangani beberapa kasus," terangnya.

Baca juga: Kesbangpol Kukar Rutin Sosialisasi Bahaya Radikalisme dan Intoleran Bersama FKUB

Baca juga: Tangkal Radikalisme, BNPT Perkuat Kerjasama dengan Penyintas hingga Tokoh Agama di Samarinda Kaltim

Baca juga: Forum Bela Negara PPU Gandeng Polres dan Pemkab Cegah Paham Radikalisme

Tjahjo juga mengatakan pelatihan tersebut akan dilakukan selama 1 minggu, baik untuk PNS baru maupun bagi PNS pra jabatan atau bagi yang naik jabatan.

"Kuncinya satu, yaitu memahamai Ideologi, saya ingin PNS itu lurus ke depan siapapun pemimpinnya," tegasnya.

Ia juga berencana dalam momentum pendidikan dan pelatihan tersebut, peserta akan diberikan asuransi dan uang saku.

"Kami menyatakan momentum ini sangat bagus, selama pelatihan akan diberikan asuransi dan uang saku," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi menyambut baik program tersebut.

Menurutnya, BPIP telah menyusun 15 bahan ajar tentang Pembinaan Ideologi Pancasila, termasuk untuk PNS.

"Saya sangat setuju sekali, kami bahkan sudah mengebangkan buku bahan ajar termasuk untuk PNS," ungkapnya.

Ia berpendapat, pendidikan dan pelatihan tersebut dilakukan level-level sesuai tingkatan atau jabatan PNS.

"Tetap pelatihan ini diperlukan di level-level tertentu. Perlu juga MoU Kemenpan-RB, Kemenhan dan BPIP," ucapnya.