Ini Alasan Wali Kota Bontang Setujui Rencana Pengadaan 8 Mobil Dinas di RSUD Taman Husada

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Rencana pengadaan 8 mobil dinas bagi dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Bontang, terus menuai pro dan kontra.

Banyak anggapan, khususnya dari kalangan DPRD Bontang secara gamblang menolak rencana tersebut. Pasalnya dari Tim penganggaran dan Wali Kota Bontang, telah menetepkan keputusan peniadaan pembelian kendaraan dinas di tahun 2022.

Namun faktanya, pernyataan itu dibantah Wali Kota Bontang, Basri Rase, saat dikonfirmasi TribunKaltim.Co. Basri Rase menuturkan, kebijakan larangan peniadaan pembelian mobil dinas itu bersifat fleksibel.

Menurutnya, dalam menjalankan aturan tidak perlu kaku. Pemerintah tetap harus mengacu pada skala prioritas dan tidak serta merta menolak.

"Kita jalankan aturan jangan kaku. Kalau itu prioritas apa salahnya. Lagian ini untuk menunjang kinerja dokter kita," ujarnya, Rabu (12/1/2022).

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Minta RSUD Bontang Utamakan Peningkatan Layanan daripada Usul Pengadaan Mobil Dinas

Baca juga: RSUD Taman Husada Bontang Usulkan Pengadaan 8 Mobil Dinas untuk Dokter Spesialis Senilai Rp 2,4 M

Baca juga: Larangan Pengadaan Mobil Dinas Tak Berlaku di RSUD Taman Husada Bontang

Basri pun menilai, keputusan pemberian kendaraan dinas kepada dokter spesial itu tepat. Dengan pertimbangan skala prioritas.

Sudah sepantasnya, menurut Basri, para dokter difasilitasi kendaraan agar bisa memberikan pelayanan maksimal ke masyarakat. Jadi tidak perlu persoalkan secara berlebihan.

Lagian pengadaan kendaraan dinas bagi dokter juga bukan hanya di Bontang. Beberapa daerah tetangga juga menyediakan fasilitas mobil dinas bagi dokter yang bekerja di rumah sakit plat merah.

"Kota lain juga begitu. Dokternya kendaraan dinasnya difasilitasi. Ini juga upaya kita menjaga dokter kita biar netap. Jadi enggak pindah-pindah. Karena tenaga dokter di Bontang masih kurang," tandasnya.

Basri juga menegaskan, aturan larangan pengadaan mobil dinas itu berlaku untuk semua instansi, termasuk dirinya.

Sejatinya, pengadaan mobil dinas Wali Kota sudah harus dilakukan. Namun komitmen tetap dijalankan sesuai prioritasnya.

"Aku aja tidak ganti. Karena sudah kebijakan kita. Tapi jangan kaku kalau ada yang prioritas bisa dilakukan. Kalau mobil saya, kan masih bagus. Jadi tidak perlu. Karena ini komitmen," tandasnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.