Target 50 Ribu Tenaga Kerja Terserap Pasca Pelatihan Berbasis Vokasi di Kutim

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA- Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Ardiansyah Sulaiman-Kasmidi Bulang (ASKB) menarget serapan 50 ribu tenaga kerja.

Demi mewujudkan target ini, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim, tak henti-hentinya menggelar pelatihan berbasis vokasi guna memaksimalkan kemampuan tenaga kerja daerah.

Demikian disampaikan Kepala Disnakertrans Kutim, Sudirman Latief saat ditemui di ruang kerjanya oleh tim TribunKaltim.co.

Artinya, untuk memenuhi target tersebut, Kutim harus bisa menyerap 10 hingga 15 ribu tenaga kerja per tahun sebelum akhir masa jabatan Bupati dan Wabup ASKB.

"Memang benar pak Bupati dan Wakil Bupati memberikan target 50 ribu calon tenaga kerja, untuk mendapatkan pelatihan melalui kita dan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)," ujarnya, Rabu (12/1/2022).

Baca juga: Janda dan Single Parent di Kutim Minta Pendidikan Vokasi, Kadisnakertrans Angkat Bicara

Baca juga: Penularan Covid-19 di Kutim Mereda, Sejumlah Masjid Mulai Merapatkan Shaf Shalat Jamaah

Baca juga: Gelar Vaksinasi di Kutim, Binda Kaltim Sasar Ratusan Warga 2 Desa, Ibu Hamil dan Lansia Didahulukan

Target yang tercantum dalam visi-misi ASKB ini tentunya menjadi PR tersendiri bagi Disnakertrans Kutim, sehingga Bupati sendiri yang memantau langsung perkembangan serapan tenaga kerja di daerah.

Persoalan serapan tenaga kerja ini menjadi penting mengingat Kutim merupakan wilayah industri pertambangan batubara yang cukup dilirik oleh investor.

Oleh karenanya, kesempatan ini tentu disambut baik oleh pemerintah dengan memanfaatkan kemampuan tenaga kerja daerah yang ditempa sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

Selain itu, mengolah kemampuan tenaga kerja lokal juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberantas kemiskinan di Kutai Timur.

Dibalik itu semua, ada kendala yang harus dihadapi oleh Disnakertrans Kutim dalam memaksimalkan serapan tenaga kerja yakni penganggaran yang minim.

"Terkait target pertahun itu masih belum bisa dipastikan karena kita terkendala anggaran, kalau anggaran kita besar pasti mudah untuk menargetkan pertahun," ujarnya.

Sudirman Latief menyebut, Disnakertrans Kutim hanya menerima sekitar Rp 200 Juta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2022 untuk digunakan dalam memaksimalkan setidaknya 10 ribu hingga 15 ribu serapan tenaga kerja.

Tentunya ini menjadi dilema padahal menggelar pelatihan berbasis vokasi dengan jurusan yang beragam tentu membutuhkan pembiayaan yang cukup tinggi juga.

Baca juga: Pemkab Kutim Dapat Dua Panji Keberhasilan Pembangunan Daerah dari Pemprov Kaltim

Ditambah dengan berbagai aspek pendukung adanya pelatihan seperti instruktur yang berkompeten, fasilitas untuk pelatihan, hingga alat dan bahan yang digunakan oleh peserta.

Namun tentunya penganggaran yang minim ini tidak menjadi satu-satunya persoalan yang harus ditangani Disnakertrans dengan baik.