OTT KPK di PPU
Pengamat dari Unmul Sebut PPU Sudah Lama Terpantau KPK karena Kebijakan yang Kontroversial
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Penajam Paser Utara (PPU) dan sejumlah pejabat di lingkup Ka
lihat foto
Yang kedua, kasus korupsi yang menjerat kepala-kepala daerah di Kaltim, biasanya beriringan dengan kebijakan-kebijakan kontroversial.
"Semisal menguatnya politik dinasti (jabatan-jabatan strategis yang dikuasai klan tertentu), pos anggaran APBD untuk pembangunan infrastruktur yang tidak urgen (termasuk proyek besar di tengah pandemi), dan lain-lain," imbuh Castro.
Baca juga: Ikut Prihatin Bupati Kena OTT KPK, Wabup Hamdam Minta Warga Tenang dan Tak Sebar Isu Meresahkan
Kabar OTT di PPU, diakui Castro, tidak membuatnya heran. Karena kabarnya PPU sudah lama terpantau radar KPK karena kebijakan yang kontroversial.
"Mulai dari Bupati yang tak mau lagi mengurusi Covid-19 karena enggan diperiksa, hingga rumah dinas mewah Rp 34 miliar yang dibangun di tengah pandemi," tukas Castro. (*)
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tRibunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
