OTT KPK di PPU
Postingan Terakhir Menyentuh! Fakta Bupati PPU AGM Kena OTT KPK, Punya Kakak Wali Kota & Anggota DPR
Simak sejumlah fakta terkait Bupati PPU Abdul Gafur Masud ditangkap dalam OTT KPK, postingan terakhir yang menyentuh hingga punya kakak Wali Kota
4. Wabup Hamdan Prihatin
Wakil Bupati PPU, Hamdam. TRIBUNKALTIM.CO/DIAN MULIA SARI
Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam mengaku belum mengetahui secara pasti sebab penangkapan Bupati Abdul Gafur Masud (AGM) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (12/1/2022).
Namun, dia mengaku turut prihatin dengan kasus OTT di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Dia menuturkan sampai saat ini belum bisa menyampaikan apapun sebelum KPK mengeluarkan informasi secara resmi.
"Mudah-mudahan persoalan ini dapat segera kita dapatkan informasi yang resmi. Terkait dengan persoalan ini. Saya atas nama masyarakat dan bagian dari pemerintah Kabupaten PPU tentu turut prihatin dengan persoalan yang lagi ramai satu hari ini," ujarnya.
Hamdam meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap melaksanakan tugas dan kewajiban seperti biasanya.
Kemudian bagi masyarakat juga diharapkan untuk tenang dan tidak menyebarkan isu yang dapat meresahkan.
"Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang pertama mengimbau kepada teman-teman ASN untuk tetap bekerja seperti biasa, sambil menunggu perkembangan informasi selanjutnya. masyarakat juga saya minta untuk tetap tenang. untuk menjalankan aktivistas seperti biasa," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, KPK menggelar OTT di Kabupaten PPU pada Rabu (12/1).
Kemudian KPK melakukan penggeledahan di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati pada Rabu (13/1/2022) sekitar pukul 01.00 WITA.
KPK melanjutkan penggeledahan di ruang kerja Bupati PPU, ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) dan ruang kerja Kepala PUPR PPU sekitar pukul 02.00 WITA.
Informasi terkini, KPK telah menyegel dengan garis merah KPK di Rujab Bupati, ruang kerja Bupati Abdul Gafur Mas'ud, ruang kerja Plt. Sekda PPU, Muliadi dan ruang kerja Kepala PUPR PPU, Edi Hasmoro.
Di tiga lokasi tertempel juga stiker bertuliskan dalam pengawasan KPK.