Berita Nasional Terkini

Pesan Presiden KKB Papua ke Jokowi: Tolak WNI, Umumkan Kantor Pemerintah dan Hapus Hukum Indonesia

Pesan presiden KKB Papua ke Jokowi: tolak WNI, Umumkan Kantor Pemerintah dan Hapus Hukum Indonesia

IST Via Kompas.com
Kepulan asap yang berasal dari sejumlah bangunan yang dibakar KKB Papua di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Senin (13/9/2021). Pesan presiden KKB Papua ke Jokowi: tolak WNI, Umumkan Kantor Pemerintah dan Hapus Hukum Indonesia 

TRIBUNKALTIM.CO - Simak isi pesan presiden KKB Papua, Benny Wenda ke presiden Joko Widodo alias Jokowi baru-baru ini.

Mulai dari pesan yang menyatakan menolak WNI (Warga Negara Indonesia) di Papua Barat.

Kemudian pengumuman kantor pemerintah sementara versi KKB Papua, lalu menghapus hukum Indonesia di tanah Papua jadi poin yang jadi sorotan.

Ya, pesan yang disebarluaskan melalui berbagai platform di internet itu disampaikan oleh Benny Wenda yang mengklaim dirinya sebagai Presiden KKB Papua.

Lalu Benny Wenda kembali menegaskan ingin memisahkan wilayah Papua Barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: Strategi TNI-Polri Berhasil, Eksistensi KKB Papua Satu per Satu Menghilang

Baca juga: Akhirnya Satgas Nemangkawi Dibubarkan, Polri Gelar Operasi Pengganti Atasi KKB Papua, Lebih Humanis

Ketua Gerakan Pembebasan Papua Barat ( ULMWP ) itu bahkan menyebut hukum di Indonesia sudah tidak berlaku lagi.

Ia juga dengan percaya diri mengumumkan kantor pemerintahan baru yang berdiri di beberapa negara, salah satunya di Inggris.

Hal tersebut disampaikan Benny Wenda dalam pernyataan ucapan tahun baru 2022.

“Kami memulai tahun 2022 dengan pengumuman kantor Pemerintah Sementara ULMWP baru kami di seluruh dunia,” kata Benny Wenda, seperti dilansir dari TribunPalu.com berjudul Presiden KKB Papua Kirim Pesan ke Jokowi, Nekat Usir WNI hingga Minta Referendum.

“Markas besar akan berbasis di Papua Barat, dan kantor internasional di Port Vila. Kami membuka cabang pemerintah di Port Moresby, dan kantor koordinasi diplomatik kami akan berbasis di Inggris dan Eropa,” tambahnya.

Lebih lanjut, Benny Wenda mengumumkan segala hukum Indonesia di Papua Barat sudah tidak berlaku lagi.

Ia juga menolak kehadiran Warga Negara Indonesia (WNI).

“Dengan pembentukan konstitusi kami, Pemerintahan Sementara, kabinet dan Visi Negara Hijau, semua hukum Indonesia di Papua Barat telah berakhir,” ucapnya.

Halaman
1234
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved