Sejarah Hari Ini: Apa itu Perjanjian Renville yang Ditandatangani pada 17 Januari 1948?

TRIBUNKALTIM.CO - Apa itu Perjanjian Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948?

Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Belanda berusaha menguasai Indonesia.

Indonesia masih berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaannya melalui beberapa perjanjian, salah satunya Perjanjian Renville.

Perjanjian Renville terjadi pada 17 Januari 1948.

Baca juga: Apa Itu Nilai Tukar dan Kenapa Dollar AS Jadi Patokan? Cek Sejarah dan 10 Mata Uang Terendah di 2021

Apa itu Perjanjian Renville?

Mengutip Britannica, Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Belanda dan Republik Indonesia yang ditandatangani di kapal perang AS Renville, berlabuh di Pelabuhan Jakarta.

Perjanjian Renville menjadi salah satu upaya, meskipun tidak berhasil, untuk menengahi perselisihan yang belum terselesaikan oleh penyelesaian Belanda-Indonesia sebelumnya, Perjanjian Linggadjati tahun 1946.

Setelah Perjanjian Linggajati—di mana negara federal Indonesia Serikat akan dibentuk—konflik antara Belanda dan Indonesia terus berlanjut.

Masing-masing pihak menuduh pihak lain melanggar kesepakatan. Indonesia menuduh Belanda mengingkari perjanjian, begitu pula sebaliknya.

Baca juga: 9 Januari 2022 HUT Ke-65 Provinsi Kaltim, Makna Logo & Tema yang Diusung hingga Sejarah Terbentuknya

Belanda melanjutkan operasi militer mereka, bergerak ke wilayah republik di Jawa dan Madura, sedangkan Indonesia mencari bantuan di luar negeri.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menawarkan mediasinya, yang mengarah pada pembentukan Good Offices Committee (GOC), yang terdiri dari tiga anggota: Australia (dipilih oleh republik), Belgia (dipilih oleh Belanda), dan Amerika Serikat (dipilih oleh keduanya).

GOC meyakinkan bahwa kekuasaan internal republik tidak akan berkurang dalam periode sementara menunggu penyerahan kedaulatan Belanda ke Indonesia federal dan bahwa republik akan mendapatkan perwakilan yang adil di pemerintahan federal masa depan.

Perjanjian gencatan senjata, yang dikenal sebagai Perjanjian Renville, menegaskan keuntungan teritorial Belanda dan juga memberikan kedaulatan de jure Belanda sampai pembentukan Republik Indonesia Serikat selesai.

Di pihak Indonesia, satu-satunya keuntungan republik adalah janji plebisit di bagian Jawa, Madura, dan Sumatra yang diduduki Belanda, untuk menentukan apakah mereka akan bergabung dengan republik atau menjadi negara bagian yang terpisah.

Baca juga: 9 Januari, Hari Jadi Lazio, Sejarah Berdirinya Lengkap Arti Logo Salah Satu Klub Serie A Liga Italia

Belanda segera menyatakan bahwa mereka telah mendirikan sebuah negara di Sumatera, yang termasuk bagian dari wilayah republik.

Mereka juga mengadakan konferensi di mana republik diwakili sebagai mitra minoritas. Pada bulan Desember 1948, Belanda melancarkan operasi militer dan merebut ibukota republik Yogyakarta (Yogyakarta).

Namun, pihak Indonesia mengobarkan perang gerilya melawan Belanda, sampai akhirnya Belanda diusir pada tahun 1949.

Berikut isi Perjanjian Renville:

1. Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan segera

Baca juga: Sejarah Hari Ini, Panggilan Telepon Internasional Pertama Kali Dilakukan 94 Tahun Lalu

2. Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS

3. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk

4. Wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera

5. Wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut Garis Van Mook

6. Tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerak kekuasaan Belanda (Jawa Barat dan Jawa Timur)

Baca juga: Sejarah Hari Ini 183 Tahun Lalu, Samuel Morse Pertama Kali Meluncurkan Telegraf

7. Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda dengan kepalanya Raja Belanda

8. Akan diadakan plebisit atau semacam referendum (pemungutan suara) untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS

9.Akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS.

Dampak Perjanjian Renville yang Merugikan

Perjanjian Renville mengurangi wilayah kekuasaan Indonesia yang telah diakui secara de facto sangat merugikan pihak Indonesia.

Baca juga: Sejarah Hari Ini, Terbentuknya Korps Wanita Angkatan Laut, Bermula dari 12 Orang Perwira Kowal

Wilayah-wilayah penghasil kebutuhan pokok telah dikuasai oleh pihak Belanda menyebabkan perekonomian Indonesia memburuk terlebih ketika Belanda melakukan blokade-blokade ekonomi.

Pemblokadean ekonomi merupakan salah satu taktik pihak Belanda untuk melemahkan Indonesia

Perjanjian ini juga mengakibatkan TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantong di wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Kondisi ini melahirkan peristiwa Long March Siliwangi, sebuah perjalanan panjang para tentara Divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Dampak dari peristiwa ini melahirkan sebuah pemberontakan oleh Kartosuwiryo dan pasukannya yang tidak ingin keluar dari Jawa Barat yang saat itu berada di kekuasaan Belanda untuk mendirikan Negara Islam Indonesia.

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. (*)