TERUNGKAP Alasan Jokowi Pilih Nama Nusantara Buat Ibu Kota Negara yang Dibangun di PPU dan Kukar

Seniman dan juga pemilik desain tersebut Nyoman Nuarta telah melaporkannya kepada Presiden Joko Widodo pada Senin lalu.

Namun, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan desain Istana Negara belum final.

Sebab, Presiden Joko Widodo menilai luasan ruang terbuka hijau berupa botanical garden masih dirasa kurang luas.

"Presiden secara general sudah OK dan menerima, tapi belum berarti sudah final. Masih ada pernak pernik yang kurang," ujar Basuki saat berada di Balikpapan.

Selain itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada PUPR agar menambah luasan area Istana Kepresidenan menjadi 100 hektare.

Baca juga: Jarak Tempuh Balikpapan-IKN Hanya 30 Menit, Jalan Tol Menuju Ibu Kota Negara Mulai Digarap

"Contoh lahan yang didesain sekarang ada 55 hektare, tapi presiden minta 100 hektare di kawasan istana presiden. Kita mantapkan itu, membangun atas perintah presiden setelah UU-nya disahkan," katanya.

Sembari menunggu UU IKN disahkan, lanjut Basuki, kegiatan pembangunan memang belum bisa dilakukan atas nama Ibu Kota Negara.

Namun, pemerintah mulai membangun infrastruktur pendukungnya seperti bendungan Sepaku-Semoi.

Meskipun dalam rencana awal bendungan itu dikerjakan untuk menyuplai air Kota Balikpapan, akan tetapi sebagiannya dimanfaatkan untuk Ibu Kota Negara.

Kementerian PUPR juga akan membangun jalan logistik. Jalan ini dipersiapkan untuk jalur angkutan barang apabila dilakukan pembangunan secara besar-besaran.

"Lokasi jalurnya di daerah kawasan IKN. Jumlah jalan alternatif yang dibangun sebagai jalan logistik, yang kita rencanakan ada lima," jelasnya.

Pansus IKN

Pansus RUU IKN DPR RI melakukan konsultasi publik di Universitas Mulawarman (Unmul) di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (11/1/2022).

Dalam konsultasi yang digelar Selasa siang itu pihak Unmul meminta agar RUU yang rencananya disahkan pertengahan Januari ini perlu masukan dari berbagai kalangan.

Rektor Unmul Masjaya mengatakan agar pihak civitas kampus, baik negeri maupun swasta juga turut diajak dalam pembuatan RUU IKN.