Ibu Kota Negara

Dana Pindah Ibu Kota ke Kaltim, Tahap Pertama Lebih Banyak APBN, Janji Tak Utang Jangka Panjang

Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pendanaan pemindahan Ibu Kota Negara seminimal mungkin menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dok. Kementerian Keuangan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melakukan sosialisasi substansi dari UU HPP di Gedung Sate, Bandung, Jumat (17/12/2021). Soal pendanaan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim, Menkeu menyebut tahap awal akan lebih banyak menggunakan APBN. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menambahkan, pemindahan IKN berprinsip tidak memberatkan APBN dan menjaga kesinambungan fiskal.

Dia mengaku akan menghindari utang jangka panjang, meskipun pemindahan IKN adalah proyek jangka panjang yang dimulai tahun ini.

"Kita akan memaksimalisasi kekayaan negara, justru untuk membuat kita jadi lebih punya aset lebih banyak lagi. Kita juga menghindari pembiayaan-pembiayaan utang jangka panjang. Kita akan hindari itu," tandas Suharso.

Sebagai informasi mengutip website ikn.go.id, skema pembiayaan diutamakan adanya peran yang cukup tinggi pada swasta melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 252,5 triliun (54,2 persen).

Kemudian investasi swasta dan BUMN/BUMD (secara langsung) sebesar Rp 123,2 triliun atau 26,4 persen dari total kebutuhan pembiayaan pembangunan fisik IKN.

Selebihnya adalah pembiayaan dari APBN. (*)

Artikel tentang Ibu Kota Negara

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Seperti dilansir dari Kompas.com 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved