Ibu Kota Negara

Viral Referendum Tolak Ibu Kota Baru, Respon PKS, Tiru Kazakhstan, Fadli Zon Usul Tolak Nusantara

PKS suarakan referendum tolak ibu kota baru, Fadli Zon Usul Nama Seperti Kazakhstan Bukan Nusantara

dok. MPR
Hidayat Nur Wahid ingin ada referendum pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur 

TRIBUNKALTIM.CO - DPR RI sudah mengesahkan UU IKN ( Ibu Kota Negara).

Fraksi PKS menjadi kelompok yang menolak pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Terbaru, Wakil Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera sekaligus anggota DPR RI Hidayat Nur Wahid menyuarakan referendum pemindahan Ibu Kota Negara.

Sementara di Twitter viral tagar referendum tolak ibu kota baru.

Terpisah, politikus Gerindra Fadli Zon mengusulkan nama untuk calon Ibu Kota Negara di Kaltim.

Baca juga: Akhirnya Kadin dan Apindo Beda Sikap Soal Gugatan ke Anies Baswedan, UMP DKI Tak Naik 5,1 Persen?

Baca juga: Blak-blakan, Napi Teroris Ini Mengaku Fans Munarman, Bocorokan Keberangkatan Jamaah FPI ke ISIS

Baca juga: Sedekah Laut di Kawasan Ibu Kota Negara yang Baru, Bakal Jadi Agenda Rutin Wisata Penajam

Fadli Zon berpendapat sebaiknya nama IKN mengikuti Kazakhstan, yakni menggunakan nama kepala negara.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) memutuskan kata Nusantara sebagai nama wilayah IKN di Kaltim.

Dilansir dari TribunWow dalam artikel berjudul Hidayat Nur Wahid Ingin Ada Referendum Perpindahan Ibu Kota: Sikap Masyarakat Harus Diukur, Wakil Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap agar ada referendum terkait perpindahan ibu kota.

Menurut HNW, hal itu bisa mengukur sikap masyarakat dengan lebih detail.

Dia menyampaikan pernyataan tersebut dalam diskusi terbuka yang tayang di YouTube PKSTV, Selasa (18/1/2022).

HNW menilai selama ini sangat jarang ada survei yang mengumpulkan aspirasi masyarakat terkait perpindahan ibu kota.

"Dari begitu banyak lembaga survei yang melakukan survei tapi tidak ada satu pun lembaga survei yang mensurvei terkait sikap rakyat, terhadap isu Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara (IKN) atau perpindahan ibu kota negara," ujarnya.

Padahal, menurut Wakil Ketua MPR RI itu, hal tersebut lebih penting mengingat suara rakyat akan menjadi jelas secara statistik dan bisa diukur,

Terlebih ketika Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) melontarkan wacana perpindahan ibu kota, Jokowi meminta izin terlebih dahulu kepada rakyat.

Halaman
1234
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved