Viral Referendum Tolak Ibu Kota Baru, Respon PKS, Tiru Kazakhstan, Fadli Zon Usul Tolak Nusantara

"Pada awal sekali Jokowi menyampaikan 'meminta izin kepada rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur'," ujar HNW menirukan ucapan Jokowi.

Karena itu, menurut Hidayat Nur Wahid suara rakyat harus didengar.

"Apakah mengizinkan, atau rakyat memberikan catatan, atau rakyat sepenuhnya mendukung, itu harusnya diukur juga," kata dia.

Dan selama ini, instrumen yang biasa digunakan untuk mengukur hal itu adalah dengan disurvei.

Namun, akhir-akhir ini justru tidak ada lembaga survei yang menampilkan hasil surveinya.

Baca juga: Pemerhati di Paser Menilai, Penamaan Nusantara untuk Ibu Kota Negara Sudah Tepat

Kemudian, jika memang banyak penolakan dan banyak mendapat kritik, menurut HNW jalan terbaik adalah dengan referendum.

"Kritik juga sudah dilakukan secara terbuka dan argumennya juga terbuka, sangat wajar sesungguhnya dilakukan referendum saja. Mengetahui sesungguhnya yang dimau rakyat itu bagaimana," ujarnya.

"Tapi referendum pun tak terlaksana," ujarnya.

Setelah RUU IKN disahkan menjadi UU IKN, HNW mengaku melihat sejumlah poling di media sosial yang menunjukkan bahwa perpindahan ibu kota banyak ditolak.

Termasuk yang dilakukan politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon yang mengumpulkan suara lebih dari 1.800 pengguna Twitter yang mayoritas menolak perpindahan ibu kota.

"Ternyata 93 persen menyatakan tidak setuju," ujar HNW.

DPR RI baru saja mengesahkan RUU IKN Nusantara menjadi UU dalam rapat paripurna yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Mekanisme sidang dilakukan dengan pembacaan sikap dari masing-masing fraksi.

Hasilnya, dari sembilan fraksi hanya satu fraksi yaitu PKS menolaknya.

Sementara delapan fraksi lain yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PPP, dan PKB menyetujui RUU IKN menjadi UU.