Akhirnya Arteria Dahlan Turuti Permintaan Ridwan Kamil, Tegaskan Bukan Intruski Fraksi atau PDIP

TRIBUNKALTIM.CO - Anggota DPR RI Arteria Dahlan akhirnya menuruti permintaan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Sebelumnya, Kang Emil meminta politikus PDIP ini untuk meminta maaf kepada warga Sunda di Nusantara.

Arteria Dahlan dinilai menyudutkan warga Sunda saat rapat kerja bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Arteria Dahlan mendesak Jaksa Agung mencopot kajati yang menggunakan bahasa Sunda saat rapat resmi.

Alhasil, politikus PDIP ini pun panen kritikan dari berbagai kalangan, terutama dari warga Sunda.

Baca juga: Dinilai Sudutkan Sunda, Akhirnya Arteria Dahlan Buka Suara, Sedih Dengar Pernyataan Ridwan Kamil

Baca juga: Terbaru! Nasib Arteria Dahlan Buntut Ucapan Soal Bahasa Sunda, PDIP Jabar Minta DPP Pecat atau Tegur

Baca juga: Kode Maju Pilpres 2024? Baliho Ridwan Kamil Muncul di Bali dan Surabaya, Gub Jabar Akui Kampanye

Arteria Dahlan pun menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya sama sekali bukan instruksi PDIP atau fraksinya. 

Arteria Dahlan menuturkan kekeliruan tersebut murni berasal dari dirinya dan tidak terkait dengan PDIP.

Dilansir dari Kompas.com, Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan kembali menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang mempersoalkan adanya kepala kejaksaan tinggi (kajati) yang berbahasa Sunda saat memimpin rapat.

"Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, semualah,

Karena saya menganggap orang Sunda itu bagian dari keluarga besar kami," kata Arteria Dahlan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/1/2022).

Politikus PDIP itu mengaku mempunyai banyak teman, sahabat, dan keluarga yang berasal dari suku Sunda.

Arteria Dahlan menegaskan, pernyataannya itu tidak bermaksud untuk merendahkan dan menyakiti warga Sunda.

Serta tidak ada kaitannya dengan PDIP maupun Fraksi PDI-P.

"Pernyataan atau pertanyaan yang mungkin membuat gaduh ini murni dari saya pribadi selaku anggota DPR RI dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan.

Tidak ada kaitan dengan fraksi atau dengan partai kami.