Pembangunan IKN Baru Berpotensi Bikin Utang RI Bengkak, Mekanisme Investasi Swasta Jadi Pertanyaan

Vaksin booster butuh biaya besar Bhima menuturkan, pemerintah sebaiknya fokus menangani pandemi Covid-19.

Baca juga: Masuk Kriteria Jokowi, Jawaban Kompak Ahok, Risma dan Ridwan Kamil Soal Kepala Otorita IKN di Kaltim

Meski ada anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ), baru sekitar 20 persen Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM ) yang mendapat bantuan usaha.

Belum lagi akselerasi vaksinasi booster yang turut membutuhkan anggaran.

Di sisi lain, pemerintah masih harus mengejar target penurunan defisit APBN sebesar 3 persen pada tahun 2023.

Artinya tahun ini menjadi tahun terakhir defisit boleh di atas 3 persen.

"Vaksinasi booster butuh dana yang tidak sedikit.

Harusnya prioritas dulu ke sana. Dari sisi perencanaan perlu evaluasi karena dianggap kurang realistis," beber Bhima.

Jika pakai APBN, pajak pasti naik Bila masih nekat menggunakan APBN, Bhima menilai ruang fiskal akan semakin sempit.

Implikasinya adalah target pajak akan dinaikkan sehingga berisiko menyasar warga kelas menengah untuk membayar pajak lebih banyak.

Baca juga: Akademisi Unmul Sebut Video Viral Edy Mulyadi Belokkan Perdebatan Akademis IKN ke Sentimen Identitas

Kemudian, utang makin melonjak ketika beban belanja bunga utang pemerintah sudah mencapai Rp 360 triliun - Rp 400 triliun pada tahun 2022 atau setara 15 persen dari total penerimaan pajak.

"Jadi ini bukan angka yang kecil. Tentu ini akan sangat memberatkan APBN karena APBN sendiri mengalami tekanan untuk mengurangi defisit anggaran," ucapnya.

Investor mana yang tertarik dengan IKN?

Memang Bhima mengakui, pemerintah bakal bekerja sama dengan pihak swasta untuk membangun IKN.

Namun porsinya menjadi kurang realistis jika investasi swasta menjadi yang paling besar mencapai 46 persen.

Dalam proyek infrastruktur yang berjalan saja, porsi KPBU hanya sebesar 7 persen dari total pembiayaan.