Tak Ada Raperda Soal Pariwisata, DPRD Desak Pemkab Seriusi Sektor Wisata Berau

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Tak adanya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai pariwisata tahun ini, membuat Wakil Ketua I DPRD Berau, Sarifatul Sya'diah mendorong instansi terkait untuk segera mengusulkan kepada DPRD.

Dorongan tersebut, jelas Sarifatul, untuk membuat pariwisata di Kabupaten Berau dapat dikembangkan secara baik dan maksimal.

“Masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah) yang mengusulkan. Kalau ingin memasukkan usulan, secepatnya bisa disiapkan akademiknya," jelasnya kepada Tribunkaltim.co, Selasa (1/2/2022).

Selama ini, ia menyebut pihaknya kerap menunggu usulan raperda dari pemerintah atau instansinya.

“Tapi terkadang naskah akademik yang belum siap. Jadi memang harus disiapkan dari sekarang," ujarnya.

Baca juga: Bertemu Gubernur NTB, Bupati Sri Juniarsih Diskusi Pengembangan Pariwisata

Baca juga: Wabup Berau Sebut Usulan Masuk Pariwisata Berau Harus Satu Pintu Masih Wacana

Karena Raperda tahun 2022 sudah di Memorandum of Understanding (MoU) beberapa waktu lalu.

Dia menyarankan konsep terkait pariwisata mulai disiapkan, agar masuk dalam raperda tahun depan. Karena di samping itu juga sebagai persiapan IKN, maka itu Berau harus ada semacam masterplan juga.

"Tidak ada istilahnya terlambat. Pemda harus mulai menjajaki yang berkenaan dengan kepariwisataan. Mulai melaksanakan hearing dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Kami sifatnya tetap mendorong," tuturnya.

Terlebih, Kementerian Pariwisata meminta daerah mempunyai tagline. Beberapa kota dan kabupaten lain sudah mempunyai tagline. Jadi pihaknya sudah pernah membahas hal itu.

“Memang pernah konsultan menyarankan untuk itu dibuat dengan dilombakan agar ada tagline. Yang pasti itu harus menggambarkan tentang keindahan di Berau, Konsepnya harus dilombakan.

Tapi memang diperlukan konsultan dan membutuhkan anggaran. OPD terkait bisa menganggarkan pembuatan tagline itu untuk branding pariwisata," tegasnya.

Baca juga: Pengembangan Pariwisata Kaltim Wajib Andalkan Teknologi, Berkaca pada Bali dan Yogyakarta

Kendati demikian, pihaknya pun turut mendukung dan berharap pembuatan tagline bisa dianggarkan. Apalagi akan menjadi penopang IKN, jadi harus disiapkan. Sebagai daya jual beli di Berau nanti.

"Kami sepakat saja, kalau tidak sempat di 2023 bisa usulkan pengelolaan pariwisata masuk dalam Raperda," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Berau, Fitrial Noor mengatakan Kabupaten Berau diketahui memiliki potensi besar di sektor pariwisata.

Namun, tak adanya masterplan dan branding yang spesifik secara jelas, membuat sektor tersebut belum bisa digarap dengan maksimal.