Berita Berau Terkini
Tak Ada Raperda Soal Pariwisata, DPRD Desak Pemkab Seriusi Sektor Wisata Berau
Tak adanya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai pariwisata tahun ini, membuat Wakil Ketua I DPRD Berau, Sarifatul Sya'diah mendorong instansi
Penulis: Renata Andini Pengesti |
lihat foto
Dijelaskannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau perlu menata dunia industri wisata di Bumi Batiwakkal, julukan Kabupaten Berau.
Itu mengingat potensi Berau sangat kuat di bidang pariwisatanya. Apalagi selama ini, pihaknya bersama beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) sudah bekerja sama dengan baik.
Baca juga: Nasib Pariwisata Kota Jakarta Jika Ibu Kota Negara Dipindah ke Kalimantan Timur
Sehingga ia menilai, tidak adanya masterplan dan branding saat ini perlu menjadi perhatian penting dan evaluasi Pemkab Berau.
"Lantaran konsep yang kurang matang. Begitu juga wawasan terkait kedua hal itu tidak begitu diperhatikan dan diabaikan," ujarnya.
Terpisah, persoalan masterplan dan branding di sektor pariwisata ini sudah disadari Wakil Bupati Berau, Gamalis.
Hal tersebut menurutnya menjadi kekurangan Berau selama ini. Namun, pihaknya akan segera berbenah, dan tidak menutup diri dengan usulan-usulan yang diberikan.
“Kalau untuk tagline, kami coba dengan sayembara," kata Gamalis.
Di sisi lain, ia juga mengaku sudah meminta agar adanya kebijakan masuk satu pintu. Dengan mengusulkan satu pintu pariwisata, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Baca juga: Pengelola Mall di Balikpapan Optimis Pariwisata Kaltim Bisa Bangkit
Namun, dalam usulan 17 Raperda tahun 2022, tidak ada satupun usulan mengenai pengelolaan pariwisata.
Terlebih, selama ini Pemkab Berau selalu membicarakan agar pariwisata dapat menjadi sumber utama Berau, dan tidak lagi mengandalkan sumber dana bagi hasil.
“Saya sudah usulan kan memang, sudah ada saya bahas ke dinas teknis ya, tapi tahun ini belum masuk," bebernya.
Meskipun raperda terkait pariwisata tidak ada di tahun 2022. Gamalis menegaskan terus berkomitmen untuk meningkatkan keunggulan pariwisata Berau, apalagi wacana ini sudah berasal dari kepemimpinan terdahulu.
“Sudah ada drafnya, sudah langsung saya singgung masalah itu. Tinggal eksekusinya,” tuturnya.
Kendati demikian, dia menilai tidak adanya raperda terkait pariwisata, menjadi kesalahan dinas teknis terkait.
“Belum bisa saya katakan bahwa Dinas Pariwisatanya yang tidak cepat bergerak, atau juga Bapenda ya, karena ini kan berhubungan juga dengan PAD, tapi mungkin ada hal lainnya,” ucapnya.
