Berita Kaltim Terkini

Tanggapi Kericuhan di Rakerprov KONI Kaltim, Muslimin: Silakan Berargumentasi, Tetap Santun dan Adab

Rakerprov belum menentukan siapa calon Ketua KONI Kaltim yang bakal maju. Rakerprov KONI Kaltim baru membahas aturan main untuk calon yang akan maju

Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Mathias Masan Ola
TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
KONI Kaltim menggelar konpers Senin (31/1/2022) terkait insiden yang terjadi saat Rakerprov di Samarinda. TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Panitia penyelenggara kegiatan Rapat Kerja Provinsi Komite Olahraga Nasional Indonesia atau  Rakerprov KONI Kalimantan Timur (Kaltim) menjelaskan adanya kericuhan pada kegiatan itu. 

Senin (31/1/2022) kemarin Ketua Panitia Rakerprov KONI Kaltim, Muslimin menggelar pertemuan dan menjelaskan apa yang terjadi saat Rakerprov yang digelar Sabtu (29/1/2022) lalu di Hotel Aston, Kota Samarinda.

Muslimin mengaku Rakerprov belum menentukan siapa calon Ketua KONI Kaltim yang bakal maju. Rakerprov KONI Kaltim baru membahas aturan main untuk calon yang akan maju memimpin KONI Kaltim

Sampai hari ini pihaknya tidak tahu siapa yang mendaftar, karena juga belum membuka pendaftaran.

Sebetulnya, ini adalah kesempatan yang diberikan kepada semua bakal calon Ketua KONI untuk melakukan komunikasi ke Pengurus Provinsi Cabang Olahraga (Pengprov Cabor) KONI Kabupaten/Kota dan badan fungsional untuk melakukan pembicaraan terkait dukungan.

Baca juga: Beredar Video Diduga Kericuhan pada Kegiatan Rakerprov KONI Kaltim di Samarinda

Baca juga: Rakerprov KONI Kaltim di Samarinda, Membahas Tim Penjaringan dan Syarat-syarat Calon Ketua

Baca juga: Ketua DPRD Makmur HAPK Hadiri Rakerprov KONI Kaltim

"Sampai hari ini kita belum tahu siapa yang mau maju. Kita tidak tahu siapa yang mendukung, belum tahu. Kita baru membahas tata cara di Rakerprov dan itu ada mekanisme serta aturan," tegas Muslimin.

"Jadi, komunikasi kepada seluruh Pengprov Cabor dan semua badan fungsionalnya, misalnya saya komunikasi dengan ketuanya, kalau mereka respon dengan saya dia akan membuat suatu dukungan ditandatangani itu," sambungnya.

Perdebatan sebetulnya dianggap biasa saja, tetapi adanya kericuhan dan pemukulan kepada salah satu peserta Rakerprov dari perwakilan Cabang Olahraga (Cabor) itu yang disesalkan.

Menurut Muslimin, perdebatan argumentasi biasa terjadi dalam tiap Rakerprov, hanya saja seharusnya disampaikan dengan cara-cara yang baik.

"Jadi perdebatan kemarin biasa saja kita anggap, nanti di Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) akan ada lagi perdebatan, silakan berargumentasi tetapi dengan santun, sopan dan adab," ungkapnya.

Baca juga: Pembukaan Rakerprov KONI Kaltim di Samarinda, Juga Pencanangan TC Mandiri Menuju PON 2024

Sementara itu Sekretaris Rakerprov KONI Kaltim Budhi Iriawan, mengatakan Rakerprov Sabtu (29/1/2022) lalu benar bahwa terhenti sejenak. Karena ada insiden suatu insiden yang kemudian ramai diperbincangkan.

"Nggak mungkin kita lanjutkan, begitu kita selesai clear yang bersangkutan (salah satu peserta) keluar, saya diberi kesempatan untuk menjawab, dan (Rakerprov) tetap dilanjutkan sampai selesai Komisi I disetujui oleh peserta pleno dalam hal ini semua peserta mayoritas," sebut Budhi Iriawan.

Komisi II pun hasilnya disetujui oleh peserta, lanjut Budhi Iriawan, setelah itu dibacakan hasil dari Rakerprov, dan baru ditutup oleh Ketua Umum KONI.

"Jadi tidak ada yang namanya tertunda atau tergantung pelaksanaan itu (Rakerprov), semua sampai selesai," tegasnya.

Terkait untuk melangkah ke Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI, masing-masing calon nantinya wajib mendapat dukungan 30 persen dari Pengprov cabor 10 pengurus kabupaten/kota dan badan fungsional. 

Itu pun sudah dibahas dan memang dari 2017 silam selalu menjadi pro-kontra, Budhi Irawan menyesalkan ada bahasa rekayasa yang dilontarkan pada Rakerprov yang akhirnya memicu ketegangan dan kericuhan kala itu.

"Saat melakukan penjaringan (Ketua KONI) bukan hanya kali ini, 2017 itu juga kita lakukan dan itu sama ada pro-kontra persyaratan dukungan 30 persen, itu bukan hal baru," terangnya.

"Jadi jangan ada kesan seolah-olah bahasa direkayasa, bukan seperti itu," imbuh Budhi Iriawan.

Untuk diketahui, KONI Kaltim saat ini berjumlah 81 anggota.  Masing-masing terdiri dari 65 cabor, 10 KONI kabupaten/kota dan 6 badan fungsional.

Kericuhan Rakerprov KONI Dilaporkan ke Polisi

Kurash dan Bapor Korpri Putuskan Tidak Hadir Dalam Musorprov Mendatang 

Sugeng Mochdar juga menyampaikan kepada awak media terkait insiden yang terjadi, Senin (31/1/2022). Sugeng Mochdar
merupakan Cabor Persatuan Lawn Tenis Seluruh Indonesia (Pelti) Kaltim, 

Dia didampingi Ketua Pelti Kaltim yang juga bakal calon KONI Kaltim Zairin Zain dan Pengurus Bapor Korpri serta Ketua Pengurus Provinsi Federasi Kurash Indonesia (Pengprov Ferkushi), Agus Hari Kusuma.

Dihadapan awak media Sugeng Mochdar menerangkan, bahwa sesuai ketentuan yang ada seluruh peserta sidang di Rakerprov diberikan hak untuk menanggapi hasil kesepakatan masing-masing Komisi.

Pada penyampaian pandangan terkait Komisi I, dirinya dari perwakilan Pelti Kaltim tidak sependapat dengan hasil kesepakatan Komisi I.

Sugeng Mochdar ketika menyampaikan yang menurutnya pada forum resmi dan dilindungin UU ini, dia diizinkan mengutarakan pendapat.

Dia lalu membeberkan bahwa dia tidak sependapat bahwa hasil Komisi I yang langsung ingin disahkan peserta tanpa melalui paripurna, padahal Komisi I saat menyampaikan hasil sidang komisi harus ditanggapi Komisi II, yang mana dirinya termasuk dalam Komisi II dan menanggapi hasil tersebut.

Selain itu, Sugeng Mochdar dari Pelti tidak sependapat terkait persyaratan bakal calon ketua umum KONI Kaltim harus didukung 30 persen Cabor dan 30 persen KONI Kabupaten/Kota serta Badan Fungsional.

Hal ini lah yang kemudian memicu kericuhan, Sugeng Mochdar mengatakan persyaratan dukungan tidak ada aturan yang mengikat serta menilai Rakerprov yang digelar rekeyasa.

"Lantas mereka mengatakan mekanisme (dukungan) ini pernah dilakukan di KONI pusat, nah itu setelah ada kesepakatan bersama dari mereka. Di sini kan beda, kami belum sepakat, berarti belum sepakat dan itu bukan hasil kesepakatan, apakah itu bukan rekayasa?," terang Sugeng Mochdar.

Kericuhan yang terjadi dan pemukulan terhadap dirinya yang merasa dikeroyok serta tidak mendapatkan perlindungan keamanan saat tengah berada di lokasi Rakerprov juga disesalkannya.

Sugeng Mochdar menjelaskan kronologi pemukulan yang mengakibatkan dia harus ditangani medis di Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda.

"Setelah memberikan beberapa masukan sesuai dengan video yang beredar itu, kenapa kok mereka lantas memukul saya dan mengeroyok saya, Ada apa?," tanyanya.

"Ini kan forum yang terhormat, harusnya saya dilindungi oleh penyelenggara, ini terkesan ada pembiaran. Saya dibiarkan dipukul jatuh dan ada yang cekek, untung saja Bhabinkantibmas membela dan membawa saya keluar, ini gak fair," sambung Sugeng Mochdar.

"Saya lapor ke polisi dan ini kami serahkan untuk ditindaklanjuti laporan yang saya sampaikan, semoga dari aparat cepat bergerak untuk merespon dan menindak sesuai hukum," pinta Sugeng Mochdar.

Agus Hari Kusuma pun turut menyesalkan insiden yang terjadi dan menarik diri dari agenda Musorprov yang dijadwalkan digelar pada Februari 2022 mendatang. Pasalnya, dia menilai forum ini sudah tidak kondusif.

"Kami akan menarik diri dari musyawarah provinsi, karena kami merasa musyawarah ini sudah tidak aman, sebab dari panitia penyelenggara tidak menjamin keamanan kita," tegasnya.

"Sebaiknya kita sesalkan, insiden itu. Kami dari cabang olahraga Kurash dan Bapor Korpri tidak akan ikut Musprov," timpalnya.

Agus Hari Kusuma menyarankan bahwa hal ini bisa dibawa ke KONI Pusat dan Gubernur Kaltim sebagai pembina olahraga.

Dia pun tidak lagi berbicara Timses, pasalnya dari cabor yang dipimpinnya sudah memandatkan penuh suara ke bakal calon yakni Zairin Zain yang akan mengambil tindakan.

"Kalau berbicara cabor, timses untuk mengusung pak Zairin sudah stop ini, dua suara saya ini berikan ke beliau, tindakannya nanti seperti apa ya beliau yang menyampaikan," terangnya.

"Apakah ini dilaporkan ke (KONI) pusat, atau bagaimana. Saya dari cabor menilai Zuhdi Yahya dkk sudah tidak bisa melaksanakan musyawarah provinsi karena tidak menjamin keamanan, itu saja," tambah Agus Hari Kusuma.

Saat ini tentu fokus mengawal kasus pemukulan terhadap salah satu pengurus KONI, Sugeng Mochdar, ke jalur hukum.

"Kejadian ini di luar keinginan kita, namun tentunya kami akan melakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku, kami juga sudah koordinasi ke Sugeng dan akan membawa ke jalur hukum," lanjutnya.

Ketua Umum Pelti Kaltim Zairin Zain yang juga diusung sebelumnya oleh Agus Hari Kusuma sebagai Timses ikut menyayangkan peristiwa kericuhan dalam Rakerprov KONI Kaltim, yang dianggap selalu menjunjung sprotifitas.

"Saya selaku calon yang diusung teman-teman ini mengaku prihatin dengan kejadian kemarin, forum yang sebesar itu, induk olahraga yang membawahi cabor-cabor harusnya bersikap arif di dalam Rakerprov itu ada solusi yang disampaikan ya ditampung," urainya.

Bukan disikapi dengan kepala panas dan hati panas, harusnya kepala dingin serta hati dingin," tutuR Zairin Zain. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved