Polisi Bersenjata Geruduk Desa Wadas, Tangkap Puluhan Warga Bawa Sajam, Banyak Pihak Bereaksi Keras

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti.
Kecaman mengenai penangkapan kepada warga di Desa Wadas pun bermunculan.

Salah satunya adalah dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (KontraS).

Dikutip dari Tribunnews, kecaman dilakukan terkait penyerbuan serta penangkapan yang dilakukan oleh aparat keamanan.

KontraS menilai ribuan aparat yang turun dan menyisir Desa Wadas merupakan langkah intimidatif dan eksesif Kepolisian dalam menyikapi penolakan warga terhadap keberadaan pertambangan.

Baca juga: Ingin Menambah Tinggi Badan, Ini 3 Olahraga yang Bisa Anda Lakukan, Diantaranya Renang

Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti juga menganggap penangkapan terhadap sejumlah warga tanpa alasan yang jelas menunjukan watak aparat yang represif dan sewenang-wenang.

"Terlebih jika berkaitan dengan kepentingan pembangunan atau investasi," kata Fatia.

Selain itu, Fatia juga menilai apa yang dilakukan pihak aparat keamanan jelas-jelas menunjukkan adanya penggunaan kekuatan yang berlebihan.

Hal tersebut dikarenakan, menurut Fatia, konflik agraria semacam ini seharusnya ditempuh melalui pendekatan atau mekanisme hukum dan sipil yang berlaku.

Sebab, pendekatan keamanan berbasis kekerasan hanya akan menimbulkan rasa traumatik bagi masyarakat.

"Langkah penyerbuan, penangkapan sewenang-wenang, teroro dan pengejaran terhadap masyarakat menggambarkan peliknya permasalahan pelanggaran HAM di Desa Wadas," ungkapnya.

Selain KontraS, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar juga mengecam terkait penangkapan 23 warga Desa Wadas.

Cak Imin Bereaksi

Dikutip dari Kompas TV, pria yang akrab disapa Cak Imin in menilai, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak, tanpa harus melakukan penyerbuan apalagi penangkapan.

"Prihatin dan harus ada solusi. Musyawarah, tolong," jelas Cak Imin.

Ia juga menentang cara-cara represif terhadap warga Desa Wadas terkait pembebasan lahan.

"Kekerasan seperti di Wadas harus dihindari. Apapun alasan yang digunakan aparat, tindakan represif tidak bsa dibenarkan."

"Harus ada pihak penengah (mediator) agar peristiwa semacam ini tidak terjadi," pungkasnya. (*)