Polisi Bersenjata Geruduk Desa Wadas, Tangkap Puluhan Warga Bawa Sajam, Banyak Pihak Bereaksi Keras

TRIBUNKALTIM.CO - Polisi bersenjata geruduk Desa Wadas, Bener, Purworejo.

Mereka menangkap puluhan warga Desa Wadas.

Dari keterangan polisi, mereka datang dalam rangka proses pengukuran lahan untuk pembangunan proyek Bendungan Bener.

Dari pihak polisi, penangkapan tersebut bukan tanpa alasan, lantaran warga yang ditangkap membawa sajam dan melakukan aksi di luar kendali.

Di sisi lain, sejumlah pihak angkat reaksi atas tindakan represif polisi di Desa Wadas.

Mereka menyayangkan tindakan penangkapan terhadap warga Desa Wadas.

Informasi selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: Wakil Komandan KKB Papua Dibekuk Satgas Cartenz, Pernah Tembak Prajurit, Catatan Teror di Intan Jaya

Melansir Tribunnews.com dalam artikel berjudul Polemik Pembangunan Waduk di Desa Wadas: Sejumlah Warga Ditangkap, Tuai Kecaman Sejumlah Pihak, ribuan aparat kepolisian menyerbu Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo pada Selasa (8/2/2022).

Hal ini dilaporkan oleh Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta sekaligus kuasa hukum warga Desa Wadas, Julian Duwi Prasetia.

Dikutip dari Kompas TV, Julian mengatakan terdapat ribuan aparat bersenjata lengkap menyerbu Wadas.

"Iya, benar. Warga masih Mujahadahan di masjid dan masih dikepung polisi," ujarnya.

Keterangan yang sama juga diinformasikan oleh akun Twitter @Wadas_Melawan.

"Ribuan polisi sudah sampai jalan depan masjid, di mana seluruh masyarakat berkumpul, bermujahadah bersama di masjid."

"Diduga polisi tersebut juga mencopot dan merusak banner di sepanjang jalan," tulis @Wadas_Melawan.

Baca juga: Apa Itu Metaverse? Ramai soal Hajar Aswad di Metaverse, MUI: Hanya untuk Pengenalan Lokasi Haji

Dikutip dari Kompas.com, mengenai kedatangan aparat kepolisian ini dalam rangka proses pengukuran lahan untuk pembangunan proyek Bendungan Bener.

Warga Ditangkap Polisi

Masih dari Kompas.com, saat proses pengukuran lahan tersebut, polisi menangkap 23 orang yang diduga hendak bertindak merusuh dengan bukti sejumlah senjata tajam yang dibawa.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iqbal Alqudussy.

"Pada saat pengukuran, ada 23 orang yang diamankan. Saat itu mereka membawa senjata tajam, memprovokasi, serta membuat friksi dengan pihak lain yaitu pihak yang pro pembangunan (waduk)," jelas Iqbal pada Selasa (8/2/2022).

Baca juga: Cara Viral di TikTok dengan Cepat, Ikuti 6 Langkah Mudah Ini, Dijamin FYP

Namun dugaan tersebut langsung dibantah oleh warga Desa Wadas.

Mereka mengatakan senjata tajam yang dibawa bukan untuk bertindak merusuh, tetapi dipakai bertani di ladang dan membuat kerajinan bambu.

"Kami biasa bekerja di ladang memakai alat-alat itu, seperti arit, bendo, pisau dan sebagainya."

"Saat ratusan polisi merangsek ke Wadas, ada warga yang sedang mengayam besek (kerajinan bambu) pakai pisau, lalu langsung dibawa polisi," ujar seorang warga Desa Wadas, Siswanto.

Penangkapan juga dialami oleh dua warga Desa Wadas yang sedang berada di sebuah warung kopi.

Diketahui, personel yang datang ke Desa Wadas tidak hanyalah polisi, tetapi juga TNI bersenjata lengkap.

Aparat gabungan ini akan berjaga di lokasi selama proses pengukuran tanah mulai 8-10 Februari 2022.

Terkait hal ini, Siswanto menyampaikan bahwa warga Desa Wadas sangat kecewa karena aparat keamanan justru bertindak anarkis kepada warga.

"Tidak mungkin berani kami melawan aparat yang jumlahnya ratusan, kami hanya warga biasa. Yang hanya bisa kami lakukan saat itu cuma berdoa, mujahadah di Masjid," kata Siswanto.

Baca juga: NEWS VIDEO Teka-teki Wanita yang Meninggal Kecelakaan Bareng AKP Novandi Arya Terungkap

Dikecam Berbagai Pihak

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti jelaskan alasan pihaknya tak menghadiri rekonstruksi penembakan berujung tewasnya 6 laskar FPI pada acara Mata Najwa di kanal YouTube Najwa Shihab, Rabu (17/12/2020).

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti.
Kecaman mengenai penangkapan kepada warga di Desa Wadas pun bermunculan.

Salah satunya adalah dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (KontraS).

Dikutip dari Tribunnews, kecaman dilakukan terkait penyerbuan serta penangkapan yang dilakukan oleh aparat keamanan.

KontraS menilai ribuan aparat yang turun dan menyisir Desa Wadas merupakan langkah intimidatif dan eksesif Kepolisian dalam menyikapi penolakan warga terhadap keberadaan pertambangan.

Baca juga: Ingin Menambah Tinggi Badan, Ini 3 Olahraga yang Bisa Anda Lakukan, Diantaranya Renang

Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti juga menganggap penangkapan terhadap sejumlah warga tanpa alasan yang jelas menunjukan watak aparat yang represif dan sewenang-wenang.

"Terlebih jika berkaitan dengan kepentingan pembangunan atau investasi," kata Fatia.

Selain itu, Fatia juga menilai apa yang dilakukan pihak aparat keamanan jelas-jelas menunjukkan adanya penggunaan kekuatan yang berlebihan.

Hal tersebut dikarenakan, menurut Fatia, konflik agraria semacam ini seharusnya ditempuh melalui pendekatan atau mekanisme hukum dan sipil yang berlaku.

Sebab, pendekatan keamanan berbasis kekerasan hanya akan menimbulkan rasa traumatik bagi masyarakat.

"Langkah penyerbuan, penangkapan sewenang-wenang, teroro dan pengejaran terhadap masyarakat menggambarkan peliknya permasalahan pelanggaran HAM di Desa Wadas," ungkapnya.

Selain KontraS, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar juga mengecam terkait penangkapan 23 warga Desa Wadas.

Cak Imin Bereaksi

Dikutip dari Kompas TV, pria yang akrab disapa Cak Imin in menilai, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak, tanpa harus melakukan penyerbuan apalagi penangkapan.

"Prihatin dan harus ada solusi. Musyawarah, tolong," jelas Cak Imin.

Ia juga menentang cara-cara represif terhadap warga Desa Wadas terkait pembebasan lahan.

"Kekerasan seperti di Wadas harus dihindari. Apapun alasan yang digunakan aparat, tindakan represif tidak bsa dibenarkan."

"Harus ada pihak penengah (mediator) agar peristiwa semacam ini tidak terjadi," pungkasnya. (*)