Ketua DPRD Kukar Minta Buffer Zone IKN Nusantara Saling Terkoneksi: Kaltim Dapat Manfaat Pembangunan

“Karena (tokoh daerah) lebih menguasai medan dan wilayah Kaltim. Proses adaptasi pengembangan IKN akan jauh lebih mudah,” katanya.

Terkait dengan gejolak penolakan IKN Nusantara, Rasid sampaikan jika hal tersebut masih pada batas normatif. Artinya, dalam tiap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah, pasti ada pro dan kontra.

“Tidak mungkin para pemimpin kita di pusat menetapkan kebijakan yang merugikan negara,” ungkapnya Rasid.

“Yang jelas, kami juga ingin merasakan kehadiran pemerintah pusat di Kaltim. Tidak sedikit devisa yang sudah diterima republik ini dari hasil bumi Kaltim,” tambahnya. (*)